Sekilas Info

Aliansi Pemuda MBD Ancam Duduki Kejati

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sikap Korps Adhyaksa enggan mengusut dugaan korupsi yang dinilai sudah terang benderang terkait kapal feri KMP Marsela menimbulkan keresahan di Kabupaten MBD. Akibatnya aliansi mahasiswa daerah itu mengancam akan menduduki Kejati Maluku.

“Feri Marsela ini belum ada penyelidikan di kejaksaan tinggi. Jaksa alasan takut ada kepentingan politik. Kalau kejaksaan bilang begitu lebih baik tutup kantor saja,” ujar Ketua Aliansi Pemuda Peduli MBD, Nus Termas kepada Kabar Timur, Jumat, kemarin.

Dikatakan, banyak kasus korupsi di Maluku timbul karena persaingan politik para elit daerah yang saling lapor. Tapi menurutnya, Kejati tidak patut menjadikan situasi itu sebagai pertimbangan menolak laporan kasus yang masuk.

“Harus lihat kebutuhan masyarakat. Kapal ini tidak bisa keluar operasi kalau masalah korupsi ini belum selesai,” ujarnya.

Alasan anggaran dan antrian kasus yang dilaporkan dengan meminjam istilah Kajati Maluku Triyono Haryanto “urutan kulit kacang” juga dinilai mengada-ada. Intinya, ujar Nus Termas Kejati Maluku dinilai tidak memiliki good will untuk menjawab keluhan masyarakat MBD.

Bagaimana tidak, kata dia, KMP Marsela, salah satu moda transportasi laut yang paling diandalkan oleh masyarakat yang mendiami pulau-pulau di daerah itu. “Kami pastikan setiap orang, dari MBD, khusus Wetar, Romang, Kisar, Damer Daulur satu saat akan menggalang massa, bawa kompor dan beras di Kejati untuk duduki kantor itu,” ingat Nus Termas kesal.

Menurutnya, korupsi yang terkuak di PT Kalwedo, BUMD yang ditunjuk mengelola KMP Marsela, diduga kuat bercokol para koruptor. Dana operasional Rp 6 miliar tiap tahun selama 7 tahun dipertanyakan, uangnya dikemanakan.

Sedang pendapatan dari usaha angkutan laut kapal tersebut, dari data yang diperoleh aliansi mahasiswa, rata-rata antara 150 juta hingga Rp 200 juta per bulan. Sehingga kalau PT Kalwedo mengklaim bangkrut, itu tak bisa diterima oleh masyarakat pengguna jasa KMP Marsela.

“Masalahnya, ada dana subsidi dari Kementerian Perhubungan, bagaimana sampai bisa bangkrut. Ini bukan usaha restoran mereka pakai modal pribadi, ini ada subsidi pak! mana lagi gaji ABK belum dibayar, itu semua omong kosong saja,” serunya. (KTA)

Penulis:

Baca Juga