Sekilas Info

Guru Kontrak Merana

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Enam bulan sudah ratusan guru honorer tingkat PAUD, SD dan SMP di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah tidak mendapatkan upah.

Meski belum memperoleh haknya, ratusan guru honorer tersebut masih tetap mengajarkan anak didiknya di sekolah. Mirisnya, Pemkot Ambon maupun Pemkab Malteng tidak menghiraukan nasib mereka yang belum dibayarkan sejak Januari 2019.

“Komisi akan membicarakan masalah ini dengan pemerintah maupun DPRD kabupaten/kota. Kita akan upayakan (upah) bisa dialokasikan di anggaran perubahan masing-masing kabupaten/kota,” kata Ketua Komisi D DPRD Maluku, Saadiah Uluputty di Ambon, Kamis (27/6).

Komisi D akan menanyakan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku soal pelimpahan guru jenjang PAUD, SD dan SMP yang belum diselesaikan, apakah hanya Kota Ambon dan Malteng atau kabupaten/kota lainnya juga.

“Masalah ini nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Prinsipnya, kita upayakan supaya aturan yang ada di kabupaten/kota dan provinsi tidak bertabrakan. Lalu guru honorer ini harus mendapatkan upah mereka karena sampai saat ini mereka juga masih mengajar anak didik,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, mengabdi sebagai guru honorer begitu menderita. Apalagi bagi mereka yang sudah bertahun-tahun berprofesi sebagai tenaga pendidik. Nasib diangkat sebagai PNS tak jelas, bagitu pun hak mereka.

Seperti yang dialami ratusan guru honorer tingkat PAUD, SD dan SMP di Ambon dan Malteng. Hak mereka tidak kunjung dibayarkan. “Nasib kami tidak jelas seperti apa. Upaya-upaya untuk mendapatkan hak itu sudah kami tempuh, mendatangi Dinas Pendidikan kabupaten/kota maupun provinsi. Kami juga sudah minta perhatian DPRD Maluku. Tapi sampai saat ini, tidak ada solusi terbaik. Makanya kami datangi Ombudsman Maluku semoga ada solusi untuk masalah ini,” ungkap sejumlah guru honorer saat bertatap muka dengan Ombudsman RI Perwakilan Maluku di Ambon, Jumat (14/6) lalu.

Salah satu guru honorer, Djusman Taniloton mengatakan, kedatangan ratusan honorer ke Ombudsman untuk melaporkan persoalan yang mereka alami. Sebab, terhitung sejak Januari hingga Juni 2019, pembayaran upah maupun penerbitan surat keputusan diangkat sebagai PNS belum juga ada.

Dia mengaku, terakhir mengambil upah 22 Desember 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Tapi saat pengambilan, pihak Dinas Pendidikan mengintruksikan bahwa untuk Januari 2019 dan seterusnya pengambilan gaji dialihkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

“Namun setelah ke Dinas Pendidikan kota Ambon, kami ditolak. Katanya, Disdik Provinsi hanya menyodorkan nama tapi tanpa ada instruksi apapun. Alasan lain, anggaran di Dinas Pendidikan kota Ambon defisit sehingga tidak dapat mengakomodir upah kita,” terangya

Kepala Asisten Pemeriksaan Ombudsman Maluku, Samuel Hatulely mengatakan, untuk masalah ini akan menindaklanjutinya. Beberapa langkah akan diambil Ombudsman. Opsi ini yakni, memverifikasi data guru honorer di kota maupun kabupaten dan melakukan investigasi menyangkut kesepakatan pengalihan dari Dinas Pendidikan provinsi ke kabupaten/kota.

“Kita akan lakukan investigasi apakah benar guru-guru ini sudah dilimpahkan dari provinsi ke kabupaten/kota sebagai tindak lanjut pembayaran upah honorer di masing-masing kabupaten/kota atau belum. Jika memang sudah, kita akan sesuaikan dengan pemerintah kabupaten/kota setempat apakah tanggung jawab itu sudah terlaksana ataukah belum,” jelasnya.

Kepala Ombudsman Maluku, Hasan Slamat menegaskan, pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi harus memprioritaskan nasib guru honorer yang telah mengabdi 11 tahun terhitung 2008-2019.

Hasan juga meminta pemerintah menganggarkan pembayaran upah honorer dalam APBD Perubahan. “Apabila ada pengangkatan PPPK atau guru honorer yang diangkat derajatnya menjadi PNS maka guru-guru ini harus diprioritaskan. Jangan sampai mereka yang mengabdi selama ini dikesampingkan. Jika memang hak mereka belum dianggarkan di APBD, maka segera untuk membuat anggaran perubahan agar mereka bisa diakomodir,” tegas Hasan. (MG3)

Penulis:

Baca Juga