KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – DPRD Maluku, dituntut maksimalkan fungsinya menyikapi berbagai persoalan ditengah masyarakat. Pasalnya, lembaga politik itu selama ini hanya menyikapi masalah tanpa ada rekomendasi politik kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya.
Berbagai persoalan yang sering ‘diteriaki’ masyarakat agar wakil dilembaga terhormat itu untuk menyikapi. Sebut saja, persoalan tambang emas Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, tambang emas gunung botak, Kabupaten Buru, proyek irigasi Wabobi, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan terakhir robohnya gedung IAIN Ambon.
“Banyak persoalan tambang, irigasi, dan lingkungan yang harus disikapi serius. Jangan hanya rapat, turun melihat langsung, tapi harus ada rekomendasi politik kepada aparat penegak hukum,’’kata sekretaris Komisi B DPRD Maluku, Ikram Umasugy ketika berbincang-bincang dengan Kabar Timur, kemarin.
Mestinya, harap politisi PKB dari daerah pemilihan Buru ini, dewan secara kelembagaan memainkan perannya dalam fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran. “Menurut pengamatan saya kalau ada persoalan, komisi langsung sikapi. Namun, saya ingin ada tindaklanjut hingga ke aparat penegak hukum. Jangan kita kehilangan fungsi,’’tegasnya.
Dia berharap, persoalan proyek irigasi Waibobi, mesti ada tindaklanjut hingga ada rekomendasi politik ke aparat penegak hukum. “Jangan sampai terhenti ditengah jalan. Proyek itu menghabiskan uang rakyat dan mesti bermanfaat bagi masyarakat. Kita jangan sandiwara. Masyarakat menanti kinerja kita,’’sebutnya.
Apalagi, ingat dia, setelah pihaknya mengunjungi proyek irigasi Waibobi, disepakati agar melakukan rapat dengan Balai Wilayah Sungai Maluku, Bapeda, Dinas Pertanian dan Dinas lingkungan hidup. “Tapi, kita kembali agendanya beda lagi. Kita rapat dengan mitra lain terkait persoalan lain,’’kesalnya.
