KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Meski meraih suara terbanyak, Welem Kurnala, terancam tidak dilantik sebagai anggota DPRD Maluku. Ini setelah dugaan pelanggaran atau penggelembungan suara saat ini ditangani DPP PDIP melalui Mahkamah Partai. Benhur Watubun justeru berpeluang.
Kurnala yang berlatar belakang pengusaha memilih terjun di dunia politik, diduga melakukan pelanggaran dengan melakukan pergeseran atau migrasi suara sesama caleg PDIP di daerah pemilihan Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru, di Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten Kepulauan Aru.
Buktinya, ketika pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi Maluku, terjadi perbedaan suara antara Kurnala dan Benhur Watubun. Perbedaan suara tidak sama dengan penghitungan suara di Panitia Pemilihan Suara (PPS) hingga rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kepulauan Aru, 17 Mei 2019 lalu. Padahal, ketika rekapitulasi di KPU Kepulauan Aru, Watubun memperoleh 87 suara di Kecamatan Sir-Sir, namun rekapitulasi di tingkat provinsi, suara milik Watubun, hanya 63 suara.
Lantas, motivasi Kurnala yang juga mantan anggota DPRD Maluku dan calon Bupati Kepulauan Aru itu, ‘bermain’ agar suara Watubun berkurang, sumber Kabar Timur menyebut, suara Watubun dikurangi agar Kurnala yang meraih suara tertinggi dan dilantik. “Padahal, sesuai laporan saksi suara Watubun melebihi Kurnala di dapil Tual, Malra dan Aru,’’kata sumber kemarin.
Dia mengaku, selain Watubun lapor di Bawaslu, laporan yang sama juga disampaikan ke DPP PDIP. “Laporan sudah disampaikan ke DPP. Makanya, DPP minta Bawaslu Maluku, tidak memproses laporan Watubun, karena telah ditangani Mahkamah Partai,’’jelasnya.
