KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Gubernur Murad Ismail menunjukkan komitmennya membenahi birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi Maluku. Pemilihan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melibatkan tiga Kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM.
Murad bahkan telah menjalin komunikasi dan melayangkan surat ke tiga kementerian tersebut. Mantan Dankor Brimob Polri itu berharap, untuk dikirimkan orang yang mumpuni untuk menduduki jabatan pimpinan SKPD Pemprov Maluku. Keinginan Murad melibatkan figur yang kompoten di bidangnya itu untuk membenahi birokrasi. Dia tidak mempermasalahkan, pejabat yang ditunjuk Kementerian untuk mengabdi di Maluku berasal dari luar daerah. “Saya minta kepada tiga menteri untuk mengirim saya (pejabat yang layak menjadi pimpinan SKPD). Mereka hanya sebentar menjadi kepala dinas untuk membantu menata Maluku. Ke depan (jika) sudah ada (putra Maluku) yang mampu kita promosikan menduduki jabatan kepala dinas,” kata Murad di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (24/6).
Menurutnya, cara yang digunakan ini memiliki dampak positif atau keuntungan bagi Maluku. Alasannya, dengan ditempatkan pejabat atau orang dari Kementerian sebagai pimpinan SKPD di Pemprov Maluku, anggaran dari Kementerian terkait bisa cepat diserap ke Maluku.
“Misalnya dari PUPR , kita kasi orang dari Kementerian (PUPR duduki jabatan kepala Dinas PUPR Maluku), dia bisa serap anggaran dari sana , apalagi memiliki hubungan dengan Balai Jalan maupun Balai Sungai. Itu salah satu contoh. Begitu juga ESDM, tadi saya udah katakan ke Menteri ESDM dan Menteri Pariwisata. Tapi mereka juga wajib tetap ikut assesment,” ujar mantan kapolda Maluku ini.
Murad mencontohkan, dengan masuknya pejabat yang ditunjuk Kementerian sebagai kepala dinas, maka pembangunan dapat berjalan cepat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. “Misalnya ESDM saat ini bangun sumur kecepatannhya 2 liter per satu detik. Bangun satu sumur di satu daerah bisa melayani kabupaten/kota. Dia bangun sumur di satu kabupaten/kota, bisa melayani 250 jiwa. Jika bangun 100 sumur berarti 2.500 jiwa bisa terlayani. Sehinga kita harus berhubungan (dengan Kementerian) terus. Dan untuk itu saya manfaatkan, saya punya kekurangan dan kelebihan untuk sama-sama bangun Maluku,” terangnya.
Untuk jabatan eselon II atau pimpinan SKPD yang bakal dirombak birokrasinya, kata Murad, masih dalam proses assesment atau penilaian. Meski begitu, Murad menyatakan perubahannya tidak akan jauh berbeda. “Sekarang ini kita lagi assesment dari eselon III ke II, tapi tidak ada perubahan jauh. Orangnya itu-itu saja, mungkin kita ganti tempat (posisi), yang tidak sesuai kita evaluasi lagi,” jelasnya.
SESUAI VISI MISI
Murad mengingatkan, pimpinan SKPD bekerja sesuai visi misi gubernur dan wakil gubernur Maluku.
Program Kerja 100 hari Pemerintahan Murad Ismail-Barnabas memasuki hari ke-60, pasca dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo.
