Sekilas Info

Pilih Kadis, Gubernur Libatkan Kementerian

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Gubernur Murad Ismail menunjukkan komitmennya membenahi birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi Maluku. Pemilihan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melibatkan tiga Kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Kementerian ESDM.

Murad bahkan telah menjalin komunikasi dan melayangkan surat ke tiga kementerian tersebut. Mantan Dankor Brimob Polri itu berharap, untuk dikirimkan orang yang mumpuni untuk menduduki jabatan pimpinan SKPD Pemprov Maluku. Keinginan Murad melibatkan figur yang kompoten di bidangnya itu untuk membenahi birokrasi. Dia tidak mempermasalahkan, pejabat yang ditunjuk Kementerian untuk mengabdi di Maluku berasal dari luar daerah. “Saya minta kepada tiga menteri untuk mengirim saya (pejabat yang layak menjadi pimpinan SKPD). Mereka hanya sebentar menjadi kepala dinas untuk membantu menata Maluku. Ke depan (jika) sudah ada (putra Maluku) yang mampu kita promosikan menduduki jabatan kepala dinas,” kata Murad di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (24/6).

Menurutnya, cara yang digunakan ini memiliki dampak positif atau keuntungan bagi Maluku. Alasannya, dengan ditempatkan pejabat atau orang dari Kementerian sebagai pimpinan SKPD di Pemprov Maluku, anggaran dari Kementerian terkait bisa cepat diserap ke Maluku.

“Misalnya dari PUPR , kita kasi orang dari Kementerian (PUPR duduki jabatan kepala Dinas PUPR Maluku), dia bisa serap anggaran dari sana , apalagi memiliki hubungan dengan Balai Jalan maupun Balai Sungai. Itu salah satu contoh. Begitu juga ESDM, tadi saya udah katakan ke Menteri ESDM dan Menteri Pariwisata. Tapi mereka juga wajib tetap ikut assesment,” ujar mantan kapolda Maluku ini.

Murad mencontohkan, dengan masuknya pejabat yang ditunjuk Kementerian sebagai kepala dinas, maka pembangunan dapat berjalan cepat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. “Misalnya ESDM saat ini bangun sumur kecepatannhya 2 liter per satu detik. Bangun satu sumur di satu daerah bisa melayani kabupaten/kota. Dia bangun sumur di satu kabupaten/kota, bisa melayani 250 jiwa. Jika bangun 100 sumur berarti 2.500 jiwa bisa terlayani. Sehinga kita harus berhubungan (dengan Kementerian) terus. Dan untuk itu saya manfaatkan, saya punya kekurangan dan kelebihan untuk sama-sama bangun Maluku,” terangnya.

Untuk jabatan eselon II atau pimpinan SKPD yang bakal dirombak birokrasinya, kata Murad, masih dalam proses assesment atau penilaian. Meski begitu, Murad menyatakan perubahannya tidak akan jauh berbeda. “Sekarang ini kita lagi assesment dari eselon III ke II, tapi tidak ada perubahan jauh. Orangnya itu-itu saja, mungkin kita ganti tempat (posisi), yang tidak sesuai kita evaluasi lagi,” jelasnya.

SESUAI VISI MISI

Murad mengingatkan, pimpinan SKPD bekerja sesuai visi misi gubernur dan wakil gubernur Maluku.

Program Kerja 100 hari Pemerintahan Murad Ismail-Barnabas memasuki hari ke-60, pasca dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Tadi rapat, saya ingatkan (kepala dinas), program 100 hari agar seluruh kepala dinas punya pekerjaan itu harus sesuai visi misi, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat dalam gugusan kepulauan,” tegas Murad.

Murad perlu mengingatkan itu, karena masih ada kepala-kepala dinas yang melakukan pekerjaan yang dianggap mubazir. “Ini ada yang bikin begini-begini, saya bilang enggak. Itu mubazir semua,” kata dia.

Dua hari jelang 100 Hari Kerja, Murad memastikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.” Ini masih (ada) 40 hari menjelang 100 hari program kerja, dua hari menjelang 100 hari, baru kita evaluasi semua,” ujarnya.

Murad juga menyampaikan kepala dinasbekerja seperti biasanya tetapi harus cocok dengan visi misinya. Sementara selaku Gubernur, lebih penting ke Jakarta untuk lobi-lobi anggaran maupun program ke Pemerintah Pusat.

“Tadi saya mengatakan kepada mereka (kepala dinas), ya kalian bekerja saja seperti biasa, yang penting cocok dengan saya punya visi misi. Saya sendiri, Gubernur lebih penting untuk ke Jakarta ketemu pemangku-pemangku kekuasaan di Jakarta biar kita bisa lobi-lobi agar Maluku ini bisa bermartabat bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain,” tuturnya.

Selama ini, Maluku masih tertinggal, bahkan dari Papua dan NTT. “Tertinggal jauh sekali. Jadi saya berharap saya sering ke Jakarta dalam program 100 Hari Kerja ini, kepala dinas kerja sesuai visi misi saya biar kita bisa kejar ketertinggalan kita,” ucap Murad.

Murad juga mengaku, untuk membawa perubahan signifikan dalam tahun ini belum terasa. Tetapi diyakini, di tahun mendatang, perubahan sudah terlihat, salah satunya lewat APBD. “Tahun ini belum ada ini (perubahan signifikan), tapi tahun 2020 saya yakin kita punya APBD mungkin berubah,” imbuhnya.

Murad menambahkan, telah menandatangani APBD Perubahan termasuk permintaan dari 11 kabupaten/kota. “Saya baru tandatangan APBD Perubahan dan permintaan dari 11 kabupaten/kota, kira-kira sekitar Rp 11 triliun. Yang paling besar itu Maluku Tenggara minta Rp 1,5 triliun. Pemda Maluku minta Rp 2 triliun, Aru Rp 1 triliun lebih, beberapa (kabupaten/kota) yang lain Rp 600 miliar hingga Rp 900 miliar. Permintaan APBD Perubahan di seluruh kabupaten/kota harus melalui saya dan saya harus bertanggungjawab, baru saya tandatangan. Kalau enggak tidak diterima di sana (Pemerintah Pusat). Itu sudah komitmen,” ujarnya.

Murad juga mengingatkan, semua Kepala daerah kabupaten/kota di Maluku yang akan ke luar negeri juga harus seizinnya. “Harus tandatangan gubernur Maluku. Sekarang sudah lebih tertib lagi,” kata Murad. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga