KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Ahmad Taufan Damanik, mengaku sangat mendukung komitmen dan tekad Gubernur Maluku Murad Ismail yang ingin membangun serta memajukan daerah ini.

Pengakuan Damanik disampaikan usai bersilaturahmi serta berdiskusi dengan Murad Ismail terkait Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlangsung di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Senin (24/6).

“Pertama berkaitan dengan pembangunan di Maluku. Tadi pak Gubernur sudah jelaskan masih banyak yang perlu di kembangkan, dari aspek SDM, dan SDA dan lain-lain,” terangnya kepada wartawan.

Menurutnya, salah satu mandat Komnas HAM yaitu mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengembangkan wilayah tersebut dalam perspektif HAM. Sebab, Pemda Maluku diakui sama dengan sejumlah lembaga lainnya.

Damanik mengakui kondisi Maluku saat ini semakin membaik. Apalagi komitmen dan tekad Gubernur sendiri begitu kuat untuk membangun negeri ini agar bisa setara dengan daerah lain di Indonesia. “Tadi saya terharu dengan Gubernur yang menyampaikan komitmennya yang luar biasa tentang tekadnya membangun Maluku ini,” ujarnya.

Dengan tekad dan komitmen tersebut, Ia mengaku pihaknya akan senantiasa mendukung langkah Gubernur Maluku kedepan. Menurutnya, membangun Maluku dengan kondisi geografis yang terdiri dari Pulau-Pulau, tidak gampang. Sehingga tekad Gubernur ini harus dibantu semua elemen masyarakat.

“Komnas HAM akan mendukung tekad itu bersama-sama rakyat Maluku yang tersebar di pulau-pulau. Itu tidak gampang untuk membangun daerah yang geografisnya seperti itu. Insya Allah bisa terwujud bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat dan juga media di Maluku,” tandasnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Murad mengaku kehadiran ketua Komnas HAM untuk menemui dirinya merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Dalam pertemuan tadi diakui pihaknya membicarakan dan mendiskusikan berbagai persoalan khususnya HAM di Maluku.

“Terutama menyangkut kejadian Komnas HAM. Ada hal-hal yang perlu di tingkatkan dari informal menjadi formal,” ungkapnya. Murad mengaku, banyak permasalahan mengenai HAM yang terjadi di Maluku. Umumnya terkait dengan persoalan tanah.

“Ada beberapa kasus yang perlu kita bicarakan di kemudian. Di Maluku ini kan banyak kasus tanah dan apa segala macam. Tetapi pada intinya Komnas HAM bersilaturahmi dengan Provinsi Maluku adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagus untuk kita kerja sama ke depan,” jelasnya.

Maluku saat ini, tambah Jenderal Bintang Dua Purnawiran Polri itu, sudah tidak sama lagi dengan kondisi beberapa tahun lalu. “Karena apapun alasanya Maluku sudah berbeda jauh dari tiga, empat tahun lalu dengan sekarang itu sudah berbedah sangat jauh,” terangnya.

Menurutnya, sejak kerusuhan yang melanda Maluku hingga tahun 2014 lalu, wilayah ini masih dianggap rawan di setiap berlangsungnya perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu). Tapi kini, tambah dia, cap rawan satu, dua dan tiga yang kerap disematkan telah berpindah ke daerah lain di Indonesia.

“Pokoknya kalau ada pemilu, Pilkada itu daerah rawan satu Maluku, tetapi sekarang tidak ada lagi rawan. Nomor tiga dari tempat lain. Olehnya, itu saya minta kepada kalian (pers) semua tolong jaga hal-hal seperti ini dan memberitakan hal-hal yang baik,” pintanya.

Mantan Komandan Korps Brimob ini meminta wartawan untuk mencontohkan jurnalis di Malaysia. Sebab, tambah dia, banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dianiaya, namun mereka tidak memberitakannya.

“Harus kita bisa memposisikan diri sebagai wartawan Malaysia. Malaysia itu kita punya tenaga kerja luar biasa dianiaya. Tidak pernah orang Malaysia punya wartawan membicarakan orang Malaysia itu jelek,” pinta Ismail, didampingi Damanik.

Dia berharap, wartawan Maluku diharapkan bisa memberitakan berbagai hal mengenai kebaikan Maluku. Sehingga Provinsi Raja-Raja ini memiliki nilai jual di tingkat pusat. “Ini saya minta kepada kalian semua (wartawan) tolong bicarakan hal hal yang baik tentang Maluku. Biar kita punya nilai jual ke pusat lebih besar,” harapnya. (CR1)