KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Taufan Damanik, sambangi Kota Ambon, Sabtu (22/6). Kedatangannya selama tiga hari nanti, untuk melaksanakan beberapa agenda, diantaranya bertemu Kepala Polda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa dan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Kepada wartawan, Damanik mengaku Maluku bagi Komnas HAM, adalah satu daerah yang menjadi fokus perhatian, karena dulu pernah terlibat konflik. Apalagi saat ini secara nasional sudah mulai terjadi ketegangan.

“Kedatangan kami ini sekaligus kami katakanlah memasang telinga baik-baik melalui perwakilan dan jaringan, mengingat di tingkat nasional sudah menjadi ketegangan lagi,” ungkap Damanik kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku, Kawasan Air Salobar, Kota Ambon.

Ia mengaku, saat kericuhan yang terjadi di Jakarta tanggal 22 Mei lalu dirinya turun lapangan. Banyak orang tidak terlalu menyadari seolah olah ini adalah satu insiden saja. Dimana ada demo kemudian terjadi kerusuhan.

“Ini sebenarnya lebih dari sekedar insiden, bahwa apakah kita mengalami pergolakan politik. Perjalanan demokrasi kita sejak tahun 1999 sudah jalan tahap demi tahap masuk pada pemilihan umum langsung, baik kepala daerah maupun presiden,” jelasnya.

Mestinya, kata dia, pengalaman dari berbagai negara, demokrasi Indonesia sudah terkonsulidasi. Tapi beberapa tahun belakangan, justru muncul fenomena politik identitas.

Atas kejadian tanggal 22 Mei itu, lanjut Damanik, pihaknya membentuk sebuah tim dan mendapati sejumlah fenomena seperti hoax, ujaran kebencian yang dibangun terus menerus melalui media sosial.

“Satu dua media maextrim juga tidak menyadari terlibat itu, mungkin tidak disengaja, memperkuat itu. Kalau aparat sipil, militernya solid tidak ada masalah, pelaku tindak kekerasan itu bisa ditindak segera. Tapi fenomena Indonesia di Jakarta ini tidak semudah itu,” katanya.

Dari tim yang dibentuk kemudian pihaknya melakukan investigasi dan menemukan fakta-fakta dan yang cukup mencemaskan. Dimana ada pergesekan di kalangan etik politik yang cukup mengkhawatirkan.

Selain itu banyak pelanggaran HAM terjadi, diantaranya warga masyarakat dianiaya, polisi dianiaya, bahkan rekan-rekan media sendiri juga dianiaya oleh polisi dan juga masyarakat dalam kejadian di Jakarta itu.

Menurutnya, atas kejadian itu, pihaknya meminta aparat Kepolisian untuk menindak tegas siapa pelakunya. “Termasuk terhadap warga yang dianiaya di samping masjid oleh oknum Brimob. Saat ini polisi sudah mengetahui dari satuan mana, tapi belum tahu pelakunya siapa. Karena kan setiap satuan ada sekitar serutasan anggota. Sementara yang terlihat melakukan penganiayaan ada sekitar 4-5 orang. Nah ini yang sedang dicari,” terangnya.

Dengan fenomena yang terjadi di Jakarta tersebut, maka kata dia kunjungan ke Maluku tidak bisa di tunda lagi. “Itu yang kenapa kami menganggap kunjungan di Maluku ini menjadi sesuatu yang tidak bisa di tunda lagi, harus dilaksanakan untuk mengajak teman-teman perwakilan sekaligus, besok (Senin hari ini) kita bertemu dengan Gubernur, dengan Kapolda juga. Karena disini pernah terjadi satu kekerasan luar biasa diantara masyarakat yang berbasis agama dan lain-lain,” ungkapnya.

Lawatannya ke Ambon, tambah Damanik, dilakukan hanya karena tidak mau kehidupan yang sekarang sudah tentaram, damai, sudah bekerjasama, tiba-tiba karena satu fenomena di Jakarta, lalu terjadi lagi.

“Kami melihat fenomena itu mulai terbangun misalnya di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah kan pernah terjadi melalui Posso. Dengan politik kita yang hingar bingar dibangun dengan identitas itu mulai panas juga disana. Pontianak Kalimantan Barat juga sama,” ujarnya.

Olehnya itu, tambah Damanik, tujuan kedatangannya menemui Kapolda dan Gubernur untuk melakukan diskusi, agar pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, dan juga rekan-rekan media di Maluku bisa mencermati.

“kita ingin mengajak untuk betul-betul mencermati. Kita tentu tidak ingin mengajari orang disini. Orang disini jauh lebih punya pengalaman dalam mengatasi masalah, dan bagaimana menghadapi masalah. Tapi kita mengingatkan supaya kita betul-betul kembali kepada format awal kita,” jelasnya.

Kedatangannya juga untuk memperkuat Komnas HAM Perwakilan, setelah banyak mendapat laporan terkait persoalan tanah, perbatasan dan lain-lain. “Untuk laporan kasus konflik hampir sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Maluku Benediktus Sarkol mengungkapkan, persoalan HAM yang kini mengemuka dan sedang ditangani di Maluku adalah mengenai Tapal Batas, Tanah di sejumlah daerah, dan Suku Mausu Ane.

“Kemarin itu soal saudara-saudara kita Mausu Ane, begitu diangkat oleh media, langsung responsif dari Pemerintah Provinsi Kabupaten dan bahkan kami sudah melakukan kunjungan kerja ke Maluku Tengah dan melakukan MoU tapi itu tidak direspon sampai detik tadi, sepertinya kasus ini hilang,” jelasnya. (CR1)