Sekilas Info

Walikota Tual Bakal Digugat Rp 5 Miliar

Adam Rahayaan

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Mantan ASN napi perkara korupsi, Azis Fidmatan bakal menuntut ganti rugi ke Wali Kota Tual Adam Rahayaan Rp 5 miliar. Pemecatan dirinya selaku ASN, dinilai cacat prosedural, mal administrasi. Azis mengaku punya bukti yang kuat untuk menuntut Rahayaan.

“Beta akan tuntut Wali Kota Tual Rp 5 miliar, bukan lagi Rp 1 miliar. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat itu akan dilaporkan ke Ombudsman RI, sebelum ke PTUN,” tandas Azis Fidmatan kepada Kabar Timur, tadi malam.

Tiga hal yang mendasari tuntutan mantan narapidana perkara korupsi pembangunan SMK Negeri Tayando itu, yakni Adam Rahayaan tidak melakukan kajian hukum apalagi advokasi hukum terhadap dirinya selaku anak buah. Sesuai aturan ASN, pegawai yang menghadapi masalah hukum diwajibkan oleh Pemda setempat untuk mendampingi secara hukum.

“Tapi Wali Kota seng pernah lakukan itu. Kajian hukum terhadap perkara ini juga seng dilakukan. Serta merta langsung lakukan PTDH,” katanya.

Yang berikut, kata Azis, sesuai kewajiban Pemda Kota Tual, SMKN Tayando diharuskan memberikan dana shering untuk pembangunan sekolah tersebut. Tapi ternyata, Pemda Tual tidak memberikan dana senilai Rp 300 juta lebih itu. “Bukti-bukti itu ada, ini yang akan beta bawa ke PTUN untuk gugat Wali Kota Rp 5 miliar,” tegasnya.

Azis mengaku, laporan ke Komnas HAM telah disampaikan. Tinggal institusi tersebut melakukan kajian hukum atas laporan pihaknya. Senin pekan depan, laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Maluku akan disampaikan.

Menurutnya, laporan ke Ombudsman tersebut untuk mengadukan kebijakan adminstratif Wali Kota Tual yang dinilai merugikan dirinya secara pribadi. Yakni, tidak adanya kajian hukum atas perkara korupsi yang mengakibatkan dirinya menjalani hukuman 2 tahun penjara di Lapas Ambon.

Kemudian tidak adanya pendampingan hukum selama dirinya berperkara kemudian tidak adanya dana shering yang merupakan kewajiban Pemda Kota Tual tersebut. Azis mengaku, meski telah bebas dari penjara, dirinya tetap merasa tidak bersalah dalam perkara yang menyeretnya ke penjara. “Beta tidak pernah merasa bersalah, yang terjadi ini adalah konspirasi, rekayasa untuk melengserkan beta dari birokrasi,” ujarnya.

Dia menyatakan perkaranya berbeda antara langit dan bumi dengan napi korupsi yang lain. Menurut Azis, banyak kejanggalan penerapan hukum sampai dirinya menjadi terpidana korupsi. Kejanggalan itu, salah satunya kerugian negara ditentukan sendiri oleh jaksa, bukan lembaga auditor sesuai mekanisme. Bahkan setelah perkara bergulir Pengadilan Tipikor Ambon majelis hakim yang mengadili dirinya, tidak mempertimbangkan fakta persidangan.

Sayangnya Azis menolak membeberkan, kekeliruan majelis hakim yang disebutnya ikut mengamini rekayasa jaksa penuntut umum dan saksi itu. Dengan alasan, hal itu bukan fokus masalah yang bertalian dengan pemecatan dirinya dari ASN oleh Walikota.

“Hakim itu sudah dilapor ke Komisi Yudisial, selain mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI. Intinya, kasus SMA Tayando itu bisa timbulkan masalah hukum bagi pemerintah daerah, kalau tidak jeli. Beta sudah siapkan gugatan, perdata bahkan pidana,” ingatnya kepada Kabar Timur, beberapa waktu lalu. (KTA)

Penulis:

Baca Juga