Sekilas Info

Korupsi Proyek, Sahran “Untung” Rp 5,5 Miliar

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Selain ancaman penjara, kontraktor pelaksana proyek reklamasi pantai Merah Putih Namlea Sahran Umasugy dibebani duit negara yang harus dikembalikan.

Hasil Audit BPK RI menemukan kerugian negara mencapai Rp 6 miliar, tapi Sahran hanya mengembalikan Rp 500 juta.

Setelah diuber-uber di kantornya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Maluku Samy Sapulette akhirnya buka-bukaan soal duit pengembalian kerugian negara perkara Sahran dkk.

Hasil konfirmasi dengan Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Maluku Yeochen Almahdaly, kata Samy, Sahran baru tebus Rp 500 juta. “Kalau yang Pa Ocen bilang, dia baru kembalikan Rp 500 juta,” aku Samy Sapulette singkat kepada kabar Timur, Jumat, kemarin, dicegat saat hendak meninggalkan kantor Kejati dengan mobilnya pukul 16.00 Wit.

Proyek reklamasi Pantai Merah Putih untuk program Water Front City (WFC) Pemda Kabupaten Buru ini boleh dikata proyek gagal. Pasalnya nilai proyek Rp 5,9 miliar, tapi hasil audit BPK RI kerugian negara nyaris sama dengan nilai proyeknya, yakni Rp 6 miliar.

Sahran Umasugy yang “berduet” dengan Memed Duwila pemegang kuasa CV Aego Pratama, kontraktor pelaksana konon tak mengeluarkan duit sepeser pun dari anggaran proyek yang dicairkan 100 persen oleh Dinas PUPR Kabupaten Buru untuk pelaksanaan pekerjaan.

Sebut saja material tanah timbunan tidak dibelanjakan sesuai spek yakni tanah pilihan. Yang digunakan adalah tanah sisa proyek bandara Namniwel di Desa Sawa mengandung kapur yang diambil gratis.

Demikian juga 300-an sheet pile penahan ombak dipesan dari Surabaya, perusahaan pemasok materialnya belum dibayar lunas. Juga ketika material tiba di pelabuhan Namlea, biaya sewa lokasi penampungannya tidak dibayar ke pengelola pelabuhan alias gratis.

“Mungkin karena anggap kakaknya Bupati, Sahran seperti raja kecil saja, maunya gratis semua. Untuk sewa pelabuhan saja harus gratis,” ujar mantan Kasidik Kejati Maluku Abdul Hakim kepada Kabar Timur saat masih bertugas beberapa waktu lalu.

Tim auditor BPK RI ketika melakukan tinjauan on the spot, jelas Abdul Hakim telah melakukan klarifikasi berdasarkan berkas penyidikan. Semua pihak dimintai keterangan termasuk pengelola pelabuhan.

Sampel material tanah timbunan juga diambil tim auditor pada lokasi bandara Namniwel maupun lokasi proyek, kata dia, untuk dibandingkan sesuai keterangan berkas penyidikan. (KTA)

Penulis:

Baca Juga