KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Presiden Joko Widodo menyatakan Pemerintah Pusat akan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di enam provinsidi Indonesia.

Perkembangan usulan pembangunan keenam provinsi tersebut dari masing-masing kepala daerah akan dimonitor langsung oleh Jokowi.

Namun, dari enam provinsi tersebut, Maluku tidak masuk dalam perhatian khusus Pemerintah Pusat (Pempus). Enam provinsi yang mendapatkan perhatian khusus hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno mengatakan, apa yang ditetapkan Pempus tersebut membuktikan bahwa selama ini proses-proses perjuangan yang dilakukan oleh Pemda Maluku belum maksimal. “Berarti mungkin selama ini ada proses-proses perjuangan yang tidak maksimal untuk memperjuangkan Maluku dalam skala-skala prioritas,” ujar Orno menjawab wartawan di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (20/6).

Meski begitu Orno enggan menyalahkan siapa-siapa. Yang pasti kata Orno, persoalan ini harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama karena dalam proses perjuangan melalui mekanisme. “Saya tidak bilang siapa salah siapa benar, tidak, tapi ini menjadi tanggungjawab bersama. Jika perjuangan ini dilakukan secara bersama, tanpa saling menjatuhkan satu dengan yang lain, maka Maluku akan semakin maju, dan diperhitungkan oleh Pempus,” ujar mantan bupati Maluku Barat Daya ini.

Apalagi, menurutnya Maluku merupakan salah satu dari delapan provinsi yang menjadi pondasi berdirinya Republik Indonesia. “Untuk itu, mari kita bersama-sama bergandeng tangan memperjuangkan hal ini,” tandasnya.

Dilansir dari CNN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan memberikan ‘perhatian khusus’ terhadap pembangunan di enam provinsi. Perkembangan usulan pembangunan keenam provinsi tersebut dari masing-masing kepala daerah akan dimonitor langsung oleh Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai menggelar rapat bersama Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/6). Adapun keenam provinsi yang dimaksud, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua.

Basuki hadir bersama sejumlah menteri terkait lainnya, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Ia mengatakan bahwa sebelumnya Jokowi sudah mengundang kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota di enam provinsi tersebut untuk mendengarkan usulan pembangunan di masing-masing wilayahnya. Rapat hari ini, kata dia, melanjutkan pembahasan dalam pertemuan sebelumnya.

“Beliau memonitor proses yang diusulkan pak gubernur, bupati dan wali kota yang di Jateng, Jatim, Sulut, Bali, NTT, dan Papua,” terangnya.

Ia lantas mencontohkan sejumlah usulan pembangunan dari kepala daerah kepala pemerintahan pusat, seperti Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta pembangunan fasilitas untuk gerakan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. “Misalnya Papua beliau sebutkan permintaan Pak Gub tentang PON. Fasilitas venue sport,” tutur Basuki.

Sementara untuk di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jokowi menginginkan fokus pembangunan yang diusulkan pemerintah daerah terkait dengan penunjang investasi. Salah satunya dengan membangun pintu keluar tol baru di Magetan dan Ngawi, yang akan ada kawasan-kawasan industri baru. Pembangunan jalan tol, seperti Jalan Tol Semarang-Demak juga diarahkan dapat mendukung pengembangan kawasan-kawasan industri. Kemudian pembangunan jalan menuju pelabuhan di Kendal juga menjadi perhatian karena sudah terdapat Kendal Industri Park.

“Intinya Jateng dan Jatim jadi contoh untuk bisa kita kembangkan secara fokus di investasi untuk ekspor,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa Jokowi ingin memantau apakah usulan dari para gubernur, bupati, dan wali kota di enam provinsi itu sudah ditindaklanjuti oleh para menteri atau belum. Ia mengklaim untuk pihaknya sudah menindaklanjuti usulan di bidang infrastruktur. “Misalnya Jateng bidang SDA (sumber daya air) apa saja. Bidang bina marga apa saja. Ini usulan gubernur dulu. Kemudian Jatim sama. Program prioritas Jatim, SDA apa saja, bina marga apa saja, cipta karya apa saja. Jadi beliau memonitor itu,” terangnya.

Namun, Basuki membantah ‘perhatian khusus’ pemerintah pusat kepada usulan pembangunan di enam provinsi karena terkait hasil Pilpres 2019. Menurutnya, dalam waktu dekat Jokowi akan mengundang kepala daerah dari wilayah lainnya.

“Bukan, beliau mau meneruskan, mengundang yang lain. Ini momen tadi dibikin sambil dibuat jadwal untuk memanggil gubernur dan (bupati), wali kota yang lain,” tuturnya. (RUZ/CNN)