KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Jepang tertarik membangun pusat pendaratan ikan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Total investasi yang butuhkan untuk pembangunan pusat pendaratan ikan di daerah berjuluk Kalwedo itu mencapai Rp 350 miliar.

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menjelaskan, pembangunan pusat pendaratan ikan oleh negeri Sakura itu merupakan tindaklanjuti dari MoU dengan Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

“Pada tahun 2016 saat saya masih menjabat Bupati MBD, ada penandatangan MoU pembangunan pusat pendaratan ikan,” ujar Orno di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (19/6).

Dengan adanya program ini, Orno berharap nelayan di kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste ini bisa berdaya guna dan sejahtera. Menurutnya pusat pendaratan ikan akan menyerap tenaga kerja mencapai 3000 orang dan mendorong 1.500 kapal.

Pembangunan ini, kata Orno akan mendukung ekspor ikan kakap dan kerapu ke kawasan Eropa timur. “Eropa berminat cukup lama saat masih menjadi Bupati MBD,” ucapnya.

Untuk itu, dia mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Kabupaten MBD dalam program perencanaan harus terkoneksi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Program Pemerintah Pusat sudah mengarah ke MBD karena itu program perencanaan di daerah harus selaras dan sejalan dengan program Pemerintah Pusat,” kata Orno.

DERMAGA PANGKALAN IKAN

Sementara itu, upaya Kota Ambon memfungsikan enam pangkalan ikan menemukan titik terang, setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI memberikan respon positif.

Enam pangkalan ikan dimiliki kota Ambon berada di Dusun Seri, Eri, kawasan PPN Ambon, pasar Arumbai, Desa Laha, dan kawasan Hutumuri. Namun begitu, seluruhnya belum bisa difungsikan lantaran minimnya infrastruktur.

Untuk mendapatkan bantuan, Komisi III DPRD dan Dinas Perikanan Kota Ambon bertemu dengan Direktur Pelabuhan Perikanan Frits P. Lesnussa di Kantor KKP RI, Jakarta.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono dalam pertemuan itu mengatakan, masalah yang dihadapi Pemkot Ambon saat ini adalah krisis keuangan. Diharapkan dengan kunjungan ini, KKP bisa memberikan bantuan.

“Jika KKP memberikan bantuan, sudah pasti enam pangkalan ikan ini dapat berfungsi, dan Kota Ambon yang dinyatakan sebagai kota ikan juga bisa terbilang sukses,” kata Rustam, kemarin.

Menanggapi hal itu, Frits Lesnussa mengatakan, KKP bisa memberikan bantuan kepada enam pangkalan ikan yang dimiliki Kota Ambon. Untuk itu, Dinas Perikanan diminta memasukan proposal. “Kalau tidak (mengajukan proposal) kami akan sulit memberikan bantuan,” kata Lesnussa.

Setelah pertemuan itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon Stieven Patty memastikan akan segera menyiapkan proposal untuk permintaan bantuan. “Kami akan secepatnya membuat proposal untuk dimasukkan, sebab ini kesempatan emas,” jelasnya.

Menurutnya, jika enam pangkalan ikan bisa mendapatkan bantuan, maka upaya mewujudkan wilayah ekonomi khusus perikanan di Kota Ambon dapat tercapai. “Daerah ekonomi khusus perikanan akan terwujud, dan program kota ikan akan semakin sukses,” kata dia.

Menurutnya, penyedian infrastruktur di enam pangkalan ikan tersebut akan mendorong peningkatakn PAD Kota Ambon dari sektor perikanan. “Ini sangat penting. Jika bantuan sudah diberikan, kita bisa membuat dermaga di pangkalan ikan agar bisa digunakan. Itu juga berdampak positif bagi kesejahteraan nelayan kita,” ujar Patty. (RUZ/M5)