Sekilas Info

Balita Penderita Kekerdilan Cukup Tinggi

Meykal Pontoh. | KABAR TIMUR

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Maluku termasuk daerah di Indonesia dengan jumlah belita penderita stunting (kekerdilan) cukup tinggi berdasarkan standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

Status ini ditetapkan  berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tentang prevalensi (jumlah penderita  dalam populasi ) balita stunting di Provinsi Maluku pada tahun 2016 yang mencapai angka 29 persen dan tahun 2017 meningkat menjadi 30 persen.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyebutkan, dari 11 kabupaten/kota di Maluku,  tiga kabupaten menjadi lokasi fokus penanganan stunting di tahun  2018 dan  2019, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru. Sedangkan untuk tahun 2020, telah ditargetkan pula tiga kabupaten yang akan menjadi lokasi fokus penanganan stunting yakni, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh mengatakan, untuk pencegahan stunting di Maluku,  Dinkes pada 26 Juni mendatang akan menggelar sosialisasi pencegahan stunting  di Maluku.

Sosialisasi mengusung tema “Potong Pele Stunting”, melibatkan 500 peserta. Terdiri dari, pengurus PKK Provinsi Maluku, pengurus PKK 11 kabupaten/kota, pimpinan SKPD Maluku, pengurus Persit, pengurus Bhayangkari, organisasi profesi, badan usaha, akademisi dan media massa.

Menurut Pontoh, sosialisasi  ini  juga akan diisi acara  penganugerahan Duta Parenting (Duta Perangi Stunting) yang akan disematkan kepada Widya Murad Ismail, Ketua PKK Maluku sebagai wujud komitmen dan partisipasi dalam meningkatkan kesadaran publik dan untuk memicu perubahan perilaku masyarakat dalam mencegah stunting. “Sasaran utamanya,  kita ingin memperkuat konvergensi (keadaan menuju) percepatan penurunan stunting,” ujar Pontoh di Ambon, kemarin.

Duta Parenting yang dimaksud dalam kegiatan ini tidak hanya sebatas perangi stunting. Secara harfiah, parenting berarti pengasuhan yang  memiliki makna mendalam. Segala tindakan yang menjadi bagian dalam proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mampu mempengaruhi bukan hanya bagi anak tapi juga bagi orang tua. “Kita ingin menjelaskan tentang konsep Paranting yang sesungguhnya bahwa apa yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak sejak dalam kandungan, dilahirkan hingga dewasa dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan dan memberi panduan,” jelas dia.

Untuk itu, lanjut Pontoh, melalui sosialisasi ini diharapkan, dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat intervensi stunting terintegrasi di seluruh wilayah Maluku.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).  Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Kondisi gagal tumbuh dapat terjadi karena faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung disebabkan asupan gizi yang tidak kuat oleh balita itu sendiri maupun oleh ibu dalam masa kehamilan dan menyusui.

Asupan gizi yang kurang dapat disebabkan karena daya beli pangan keluarga, ketidakcukupan pangan dalam masyarakat, pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak benar, kesalahan pola asuh di dalam keluarga.

Sedangkan, faktor tidak langsung berupa penyakit infeksi yang akan menurunkan kemampuan balita untuk mempertahankan status gizinya. Penyakit infeksi dapat diakibatkan oleh faktor lingkungan (sanitasi buruk),  imunisasi dasar yang tidak lengkap dan sejumlah faktor penyebab lainnya.

Untuk itu, tambah Pontoh, sosialisasi pencegahan stunting  di Maluku  juga merupakan realisasi dari komitmen pemerintah daerah  sesuai arahan Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya mengatasi masalah stunting yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI 16 Agustus 2017 tentang RAPBN 2018.

Hasilnya adalah, komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten/kota pada tahun 2018 dan diperluas mencakup 160 kabupaten/kota pada tahun 2019. (KT)

Penulis:

Baca Juga