KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Tiga pekan pasca dilantik sebagai Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, Benyamin Noach merombak birokrasi. Siapa saja pejabat yang digusur?

Orang nomor satu di kabupaten berjuluk Kalwedo itu merombak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dua pejabat “kesayangan” mantan Bupati MBD, Barnabas Orno, Odie Orno dan Rein Siwitiory dilengserkan dari jabatannya.

Menariknya, ketika hendak dilantik oleh bupati, keduanya terang-terangan menolak atau tidak bersedia dilantik menempati jabatan baru. Pelantikan digelar di ruang serbaguna kantor Bupati MBD, Selasa (10/6).

Odi Orno sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan, sementara Rein Siwitiory adalah Kepala Dinas PU MBD. Orno yang juga adik mantan Bupati MBD yang kini menjabat Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno digeser sebagai staf ahli. Sedangkan Siwitirory turun jabatan menjadi sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi MBD. ’’Mereka (Orno dan Siwitiory) tidak bersedia dilantik untuk jabatan baru,’’ kata salah satu pejabat di lingkup Pemkab MBD kepada Kabar Timur, kemarin.

Odie Orno misalnya, setelah di baca surat keputusan pergeseran dan ketika diminta kesediaan oleh Bupati, menyatakan tidak bersedia dan keluar dari barisan pejabat yang hendak dilantik.

’’Siwitiory juga begitu. Mereka langsung menyatakan tidak bersedia dilantik dan keluar dari barisan para pejabat yang hendak dilantik. Tapi, surat keputusan pelantikan telah dibaca. Mau tak mau, keduanya harus terima,’’ bebernya sambil meminta namanya tidak dikorankan.

Selain Orno dan Siwitiory yang digeser, Kepala Peridag dan Koperasi, Jhon Leunupun juga digeser menjadi Asisten I. Kepala Bappeda Jhon Leunufna juga turun jabatan menjadi sekretaris Kepala Bappeda. ’’Itu yang saya tahu,’’ ujar dia.

Ketika disinggung, dasar pelantikan apakah berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau roling rutin. Dia enggan berspekulasi. ’’Tapi, kalau roling khan ada panitia seleksi. Apakah ini berdasarkan rekomendasi KASN. Tapi rekomendasi KASN itu khan sejumlah kepala dinas yang bermasalah dikembalikan ke jabatan sebelumnya. Fit and proper test juga tidak pernah ada,’’ sebutnya.

Bupati MBD, Benyamin Noach ketika dihubungi terkait proses pelantikan sejumlah pimpinan OPD, enggan menjawab panggilan Kabar Timur. Begitu juga Sekda MBD, Alfons Siamloy.

Terpisah, salah satu elemen pemuda MBD, Anthon menilai pergeseran jabatan oleh Noach merupakan hal yang biasa dalam birokrasi. Menurut dia, pejabat atau kepala daerah butuh “kabinet” baru. ’’Presiden Jokowi saja susun kabinet. Kekuasaan butuh nyaman untuk bersama membangun dan melayani masyarakat. Kalau tidak loyal digeser saja. Ini (perombakan birokrasi) kan menindak lanjuti keputusan KASN yang disampaikan Pak Gubernur ketika pelantikan Pak Noach beberapa waktu lalu. Itu amanat,’’ ujar dia.

Dia menegaskan, sebagai Bupati MBD yang baru dilantik, tentu butuh memilih orang-orang terbaik untuk bersama membangun dan melayani masyarakat di daerah itu. ‘’Bupati menilai siapa yang layak menduduki jabatan tertentu. Itu hak hprerogatif Bupati berdasarkan undang-undang,’’ tegasnya.

Dia menyesalkan, sikap Orno dan Siwitiory yang menolak dilantik. Padahal, tegas dia, ASN ketika dilantik siap ditempatkan di mana saja.’’ Ini yang sangat disesali. ASN dalam sumpah jabatan bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi ketika diroling atau penyegaran ditolak,’’ sindi Anthon.

Dia menuding mantan Bupati sebelumnya kerap mengumbar janji ketimbang melayani masyarakat. ’’Sangat disayangkan terjadi mutasi menjadi polemik. Ini bukan non job, tapi roling jabatan saja,’’ sebutnya.

Menurutnya selama ini sejumlah ASN di MBD naik pangkat begitu mudah dan langsung “dihadiahi” jabatan kepala dinas. ’’Padahal, ada ASN yang susah payah dan butuh waktu lama baru naik pangkat. Ada juga pejabat yang kaya mendadak setelah menduduki jabatan kepala dinas. Kekayaan mereka yang tidak wajar ini harus diusut penegakan hukum,” tegasnya. (KTM)