KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Siapa saja kader yang membangkang dari kerja partai pada Pemilu 17 April 2019 lalu, diminta untuk dicopot.

Partai Golkar Maluku dalam kondisi baik. Jika ada kader Partai Golkar yang menyatakan dirinya sebagai tim penyelamat Partai Golkar itu anggapan tak berdasar.

“Sejak kapan Partai Golkar membentuk tim penyelamat Partai. Tidak ada itu. Partai Golkar Maluku baik-baik saja kok. Lalu penyelamatannya untuk apa,” tegas Ketua Bidang OKK Partai Golkar Maluku, Richard Rahakbauw kepada Kabar Timur di DPRD Maluku, kemarin.

Penegasan Rahakbauw menyusul, salah satu kader Partai Golkar, Djamil Difinibun yang dengan percaya diri menyatakan dirinya (Divinubun-red) sebagai penyelamat Partai Golkar pasca Partai Golkar Maluku tidak dapat mempertahankan kursi DPR RI di Pemilu 2019 ini.

“Pak Djamil itu tidak tinggal di Maluku. Beliau menetap di Jakarta dan baru kembali pada Pemilu 2019. Jadi dia tidak tahu kondisi politik di Maluku,” tandasnya, seraya menambahkan, yang kerja membesarkan Partai Golkar di Maluku sudah bisa diketahui. Yang jelas, ada Ketua DPD II Partai Golkar di Kabupaten/Kota yang tidak ikut membesarkan Golkar.

“Yang berdarah-darah untuk Partai Golkar di Maluku itu saya, Pak Ketua Komisi C DPRD Maluku Anos Jeremias, Ketua Bapillu Hairudin Tuarita dan beberapa lainnya. Pak Divinubun itu tidak tinggal di Maluku dan tidak tahu kondisi politik di Maluku,” tandasnya. Dia menegaskan, yang saat ini disiapkan adalah melakukan evaluasi secara keseluruhan di kubu Partai Golkar Maluku. Orang-orang yang membangkang dari kerja Partai akan didesak untuk dipecat.

“Malah yang akan dilakukan saat ini soal evaluasi secara keseluruhan di kubu Partai Golkar. Pada evaluasi ini, siapa yang membangkang dari kerja partai Pemilu 17 April 2019 lalu, diminta untuk dicopot dari Partai,” jelasnya.

Dikatakan, DPD Partai Golkar tidak main-main dengan persoalan ini. “Tentunya akan ada tindaklanjut sampai ke DPP. Tujuannya membersihkan para pembangkang ditubuh partai.

Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, Richard Louhenapessy, didesak “angkat kaki” dari Partai Golkar, karena dianggap gagal, di Pileg, lalu. “Kalau berjiwa besar dan gentlaman Pak Ris (Louhenapessy) lebih baik undur diri dari ketua DPD Golkar Kota Ambon,” kata Rahakbauw.

Dia berharap, Louhenapessy meletakan jabatan ketua Golkar sebelum dipecat. “Eloknya mundur dari sekarang, ketimbang dipecat.Harus berjiwa besar letakan jabatan. Harus ksatria dan legowo dong letakan jabatan di Golkar,’’ pintahnya.

Menurutnya, percuma tetap bertahan sebagai Ketua DPD Golkar Kota Ambon, tapi tidak ada kontribusi bagi partai. ‘’Jangan pertahankan jabatan tapi, tidak berikan kontribusi. Pak Ris sebaiknya istirahat dari aktivitas politiknya,’’ saran Rahakbauw yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku ini.

Ditanya kenapa Ketua DPD Golkar Kota Ambon didesak mundur ketimbang, Ketua DPD Golkar Buru dan Ketua DPD Golkar Seram Timur? Ditanya demikian, Rahakbauw mengatakan, Buru dan Seram Timur beda. “Kedua daerah itu, gagal, tapi ada prestasinya. Tapi, Kota Ambon tidak ada prestasi, malah gagal total,” sambungnya.

Dia lantas mencontohkan, suara DPR di Buru anjlok, tapi Ramly Umasugy mengirim dua Caleg Golkar ke DPR Provinsi. Abdul Mukti Keliobas, meski kursi Golkar di SBT hilang, tapi suara DPR RI di Pileg, cukup signifikan. “Umasugy dan Keliobas ada plus minusnya. Tapi, pak Ris minus semua. Ini yang mesti kita diminta pertangungjawaban,’’tandasnya.

Dia menjelaskan, ketika Pileg 17 April 2019 lalu, Caleg DPRD provinsi dan kota Ambon, berdarah-darah kerja sendiri tanpa bantuan atau uluran tangan Louhenapessy. “Saya lolos karena hasil kerja saya sendiri. Begitu juga caleg Golkar Kota Ambon, yang lolos itu hasil kerja mereka. Walikota tidak bantu kerja bagi kita kader Golkar,’’tuturnya.

Louhenapessy, lanjut dia, justeru kerja memenangkan caleg NasDem dan PPP. Padahal, Rahakbauw mengaku, dirinya sebagai ketua tim pemenangan Richard Louhenapessy-Syarif Hadler untuk perebutkan kursi Walikota dan Wakil Walikota Ambon, tahun 2017 lalu. “Ketika itu militansi kader kerja di Pilwakot luar biasa. Rekomendasi Golkar juga cuma-cuma.Tapi, apa yang kami dapat. Tidak ada,’’ingatnya.

Menyinggung ini sebagai kekecewaannya akibat Golkar gagal raih kursi Ketua DPRD Maluku, ’’Saya tidak kecewa. Saya malah bersyukur kita wakil ketua dewan. Saya tidak ambisi,’’elaknya.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, hasil evaluasi terkait kinerja ketua DPD II Golkar akan disampaikan ke DPP Golkar. “Kita akan sampaikan hasil evaluasi. Kita minta kepala daerah yang tidak maksimal pecat saja. Utamanya, Walikota yang hanya memperhatikan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini fakta,’’pungkasnya. (KTM/CR3)