Sekilas Info

Dinas Pendidikan Malteng Lambat Bayar Hak Guru

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Desakan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk segera memperhatikan tunjangan sertifikasi guru di wilayah itu tidak diindahkan.

Hingga kini, hak guru yang mestinya dibayar per tiga bulan sekali dalam setahun masih saja diulur hingga enam bulan sekali. Tidak ada alasan jelas mengapa Dinas Pendidikan Malteng memberlakukan aturan yang tidak sesuai aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Pada Desember 2018 lalu, Pak Huwae lantang meminta hak-hak guru di Malteng diperhatikan. Beliau takutkan jangan sampai guru mogok belajar berimbas kepada terganggunya belajar siswa. Tapi, Dinas Pendidikan Malteng tak merespon. Sesuai aturan dibayar tiga bulan dalam setahun dibuat enam bulan,” kata sejumlah guru di Malteng kepada Kabar Timur di Ambon, Selasa (21/5).

Dikatakan, menjelang Idul Fitri 1440 hijriah, kebutuhan hidup semakin bertambah. Tentunya, tunjangan sertifikasi itu diharapkan bisa diberikan secepatnya sehingga guru yang beragama Islam bisa membeli kebutuhan Lebaran nanti.

“Kalau sudah diulur sampai dua bulan, jelang Lebaran ini ya berikan sudah. Jangan lagi ditahan seakan-akan itu uang milik pribadi Kadis Pendidikan Malteng Pak Askam Tuasikal,” keluh mereka.

Tunjangan sertifikasi guru merupakan anggaran yang dikucurkan lewat APBN kepada guru yang sertifikasi dengan jadwal pembayaran tiga bulan sekali dalam satu tahun dan dibayar empat tahap.

Tapi di Malteng, pembayaran tunjangan sertifikasi guru tahun 2018 untuk tahap I dibayarkan pada pertengahan Mei dan tahap II Agustus. Sementara tahap III dan IV juga akan mengalami keterlambatan hingga tahun mendatang.

Menurut mereka, keterlambatan tersebut diduga kuat ada unsur kesengajaan Dinas Pendidikan Malteng. Sebab, keterlambatan terjadi tiap tahun. “Seharusnya hak-hak guru sertifikasi pembayaran tidak boleh ditunda seperti ini. Karena proses transfer dari Pemerintah Pusat itu selalu tepat waktu. Namun kenapa di Malteng selalu terjadi tunggakan seperti ini?,” katanya.

Sesuai petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi guru PNS daerah melalui mekanisme transfer daerah tahun 2019 tentang pembayaran tunjangan profesi guru PNS daerah diterangkan Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya melaporkan penyerapan atau penyaluran tunjangan profesi per triwulan antara lain.

Laporan triwulan I paling lambat akhir bulan April 2019, Laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli 2019. Laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober 2019 dan laporan triwulan IV paling lambat akhir Desember 2019.

Selanjutnya, tunjangan profesi disalurkan kepada rekening guru yang memenuhi persyaratan setiap triwulan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jika kita kaitkan aturan itu, tentunya telah terjadi kesalahan fatal Dinas Pendidikan Malteng. Saya menduga, anggaran puluhan puluhan miliar rupiah ini sengaja dibiarkan mengendap di rekening bank agar menguntungkan oknum-oknum di Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (MG3)

Penulis:

Baca Juga