KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Pindah ibukota provinsi Maluku dari Pulau Ambon, ke Pulau Seram mengudara ketika proses-proses politik Pilkada Maluku berjalan. Bukan baru kali ini, tapi sebelumnya rencana pindah ibukota provinsi dari Gubernur Maluku dijabat Karel Albert Ralahalu mulai mengerucut.

Peletakan batu pertama pembangunan kantor Gubernur di Pulau Seram tepatnya di kawasan Makariki (Maluku Tengah) serimonialnya sudah berjalan. Hanya saja, kelanjutan setelah estapet tongkat kepemimpinan Maluku ditangan Ir Said Assagaf, rencana pindah ibukota ke Pulau Seram tinggal cerita.

Dipimpin Said Assagaf, wacana pindah ibukota di Pulau Seram justeru bergeser ke Pulau Ambon bagian Timur, yakni: di kawasan Poka, Rumah Tiga atau Kecamatan teluk Ambon. Dimana pada kawasan itu, Kantor Gubernur yang terdapat dalam Kota Ambon, akan dibangun baru di Desa Rumah Tiga.

Rencana pengalihan (pembangunan), Kantor Gubernur Maluku, ke kawasan Poka dan Rumatiga, tampak serius. Bagaimana tidak, segala persiapan infrastruktur berupa lahan dan sebagainya sudah dipatok dan dilakukan pengukuran. Bahkan masterplan dari rencana pembangunan kantor gubernur sudah tersebar ke publik.

Rencana besar Said Assagaf kandas. Keinginan memimpin Maluku, kedua kalinya gagal, setelah pertarungan di Pilkada 2019, dimenangkan mantan Kapolda Maluku, Murad Ismail. Kini, Maluku dipimpin Gubernur Baru, Murad Ismail.

Apakah pindah ibukota akan berjalan mulus ke Pulau Seram, sebagaimana yang digagas Karel Albert Ralahu, atau sekedar pindah Kantor Gubernur dari Kota Ambon ke kawasan Rumatiga-Poka, sebagaiman yang dirancang Said Assagaf? Satu dari dua pilihan ini ada ditangan Gubernur Baru, Murad Ismail.

Pindah ibukota provinsi Maluku ke Pulau Seram, bukan perkara mudah. Semudah kita berujar atau berjanji. Sebab anggaran yang dibutuhkan pindahkan ibukota tidak sedikit, jumlahnya. Anggaran akan menjadi masalah utama. Apalagi, Pemerintah Pusat (Pempus), lagi mengalokasikan anggaran besar untuk pindah ibukota negara, ke Kalimatan.

Dari persoalan anggaran, opsi terakhir yang paling efisien adalah pindah kantor Gubernur ke kawasan yang tidak padat seperti halnya dipindahkan ke kawasan Poka-Rumatiga, sebagaimana yang dirancang mantan Gubernur Said Assagaf. Ini menjadi pilihan dan solusi Gubernur Murad Ismail, menentukan sikapnya.

Pindah ibukota Maluku ke Makariki, Maluku Tengah juga harus dilihat rentan kendalinya. Pulau Seram yang besar menjadi solusi tepat, untuk Ibukota Provinsi Maluku dipindahkan kesana, tapi dari sisi rentan kendali, wilayah Makariki tidak tepat. Yang paling tepat, wilayah ibukota provinsi di Pulau Seram, berada di kawasan Seram Bagian Barat (SBB).

Seram Bagian Barat menjadi poros tengah, yang tepat untuk dijadikan lokasi pusat Ibukota Provinsi Maluku. Semua hubungan antar 11 kabupaten/kota akan lebih mudah terhubung, jika dibanding Makariki (Maluku Tengah). Selain itu, infrastruktur laut sudah ada dan tinggal dipoles untuk lebih baik lagi.

Makariki (Malteng) atau Kairatu (Seram Barat), harus dikaji efisiensinya, mulai dari anggaran hingga rentan kendalinya dalam rencana pemindahan ibukota provinsi Maluku kelak. Kairatu (Seram Barat), merupakan wilayah strategis dan mudah dijangkau, dari semua (11), Kabupaten/Kota, dibanding Makariki (Malteng).

Dengan begitu, wilayah Kairatu, harus masuk dalam kajian rencana pemeindahan ibukota provinsi Maluku. Pluralisme kehidupan bermasyarakat di wilayah itu juga menjadi indikator penting dalam rencana tersebut. Semua tergantung Gubernur Baru Maluku, Murad Ismail. Semoga masukan ini bisa bermanfaat. (KIE)