Sekilas Info

Incumbent Diduga Pakai Dana Pengawasan Nyaleg ?

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Berbagai cara diduga dilakukan para wakil rakyat untuk mempertahankan kursi panas yang kini didudukinya. Salah satunya, anggota DPRD Maluku. Benarkah ?

Para politisi di Karang Panjang itu dilaporkan tidak turun melakukan pangawasan realisasi APBD 2018 lalu. Mereka diduga telah mengambil dana perjalanan dinas untuk melakukan pengawasan di sejumlah kabupaten/kota.

Mereka justeru sibuk di daerah pemilihan masing-masing untuk mensosialisasikan diri untuk kembali menjabat anggota dewan. Padahal, untuk sekali turun pengawasan di kabupaten terjauh, dana pengawasan setiap wakil rakyat sekitar puluhan juta. ‘’Nah, kalau pengawasan di Aru, MTB dan MBD, mereka (wakil rakyat) tidak turun,’’kata sumber Kabar Timur, kemarin.

Lantas, alasan para wakil tidak turun pengawasan. Dia mengaku, tidak tahu menahu alasan pasti para wakil rakyat enggan turun melakukan pengawasan. “Mungkin pengawasan kali ini bertepatan dengan pemilu legislatif, jadi mereka sibuk kampanye di daerah pemilihan,’’sebutnya.

Ketika disinggung wakil rakyat yang tidak turun pengawasan, telah mengambil dana perjalanan dinas, dia hanya tersenyum. Dia justeru mengaku, prilaku wakil rakyat seperti itu sudah membudaya.’’Kayak seng tau saja. Itu khan sudah biasa di dewan,’’teragnya.

Dia mengaku, para wakil rakyat tidak turun melakukan pengawasan, bukan saja di musim politik 2019. Kata dia, biasanya para wakil alergi turun di kabupaten terjauh. “Ada yang turun. Tapi, kebanyakan tidak turun. Yang turun pengawasan itu biasanya wakil rakyat didaerah pemilihan itu,’’bebernya.

Ironisnya lagi, sumber lain yang dikorek Kabar Timur menyebut, pernah ada komisi yang tidak turun melakukan pengawasan, namun wakil rakyat hanya mengirim petugas komisi atau pegawai sekretariat dewan untuk menandatangani SPPD dan membuat pertangungjawaban. “Jadi seolah-olah merka turun melakukan pengawasan. Ada pertangungjawaban tiket pesawat atau kapal laut. Padahal, mereka tidak turun,’’tandasnya.

Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, ketika dihubungi via Whatshap (WA), enggan menanggapi konfirmasi Kabar Timur. Padahal, WA, Kabar Timur tadi malam soal informasi anggotanya tidak turun melakukan pengawasan telah dilihat politisi PDIP itu.

Begitu juga dengan Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena. Mantan Kabag Keuangan DPRD Maluku ini enggan menjawab Short Masage Service (SMS) Kabar Timur, Padahal, colent SMS telah dibayar Wattimena. (KTM)

Penulis:

Baca Juga