KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae mengaku sistem pemilu di Indonesia adalah sistem pemilu paling buruk. Buruknya, Pemilu di Indonesia bukan hanya soal lamanya waktu pelaksanaan di lapangan, tetapi menyangkut total perolehan suara terbanyak untuk para kontestan calon.

“Dengan harus mencapai suara sebanyak-banyaknya, secara tidak langsung, pemilu ini sudah menciptakan proses transaksional yang sama sekali menghilangkan hal substansional dan nilai positif dari politik itu sendiri,” kata Huwae kepada Kabar Timur di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (2/5)

Menurutnya, politik bukanlah sesuatu yang buruk. Tetapi karena sistem yang ada, maka politik di mata masyarakat menjadi buruk.

“Hari ini saya sebagai ketua DPRD ketika berbicara soal gagasan dan ide pembangunan, maka gagasan dan ide itu tentunya kurang mendapat respons ketimbang saya memberikan uang atau sumbangan ke masyarakat. Padahal bagi-bagi uang tidak akan membangun sistem demokrasi yang baik,”ujarnya.

Dikatakan, bagimana jika caleg yang memiliki kualitas, integritas dan kapasitas yang memadai namun dari sisi finansial sangat tidak baik, tentunya caleg-caleg yang bersangkutan akan terkapar-kapar dalam mengikuti ajang demokrasi tersebut.

“Kan kasihan untuk orang yang punya kualitas baik tapi dari sisi finansial tidak baik. Meraka akan kewalahan melawan Caleg yang memiliki finansial bagus. Sementara yang kita inginkan adalah anggota DPRD orang yang punya kualitas, integritas dan mampu membawa aspirasi masyarakat,”paparnya

Politisi PDIP itu menyatakan, pada persoalan ini, masyarakat tidak bisa disalahkan. Sebab, masyarakat hanya terbawa euforia pemilu. Yang harus disalahkan adalah sistem elektoral pemilu dengan suara terbanyak yang diberlakukan di Indonesia.

“Jika caleg memiliki finansial yang baik, caleg bersangkutan akan melakukan segala cara untuk mendapatkan perolehan suara terbanyak,” pungkasnya

Dia mengaku, PDIP Maluku telah berdiskusi dan memberikan masukan perihal masalah ini ke DPP PDIP pusat agar perwakilan PDIP di DPR RI bisa menyuarakan soal buruknya sistim pemilu dengan suara terbanyak.

“Kami sudah sampaikan masukan ke DPP PDIP. Kami mintakan agar wakil PDIP di senayan Jakarta bisa menyuarakan mengenai buruknya sistem pemilu dengan suara terbanyak di Indonesia,” kuncinya. (Mg3)