Sekilas Info

Pembeli Sabu Gunakan Kode Pulsa Setengah Diadili

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Hakim Pengadilan Negeri Ambon menggelar sidang perdana Abdurahman Mardan (43), terdakwa pengguna narkotika golongan satu bukan tanaman jenis sabu. Terdakwa membeli barang haram ini dengan istilah pulsa setengah.

Ketua majelis hakim PN membuka persidangan, Rabu (10/4), dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU), Junet Pattiasina.

Dalam dakwaannya dijelaskan, terdakwa pada 13 Desember 2018 lalu menghubungi seseorang bernama Riky (stasus DPO polisi) melalui telepon genggam.

Saat menghubungi Riky, terdakwa ingin membeli ‘pulsa setengah’ maksudnya sabu setengah gram. Keduanya bertemu di kompleks TPU Taman Makam Bahagia Kapahaha, Kecamatan Sirimau (Kota Ambon) untuk menyerahkan uang Rp1,4 juta.

Setelah transaksi sabu, Riky pergi meninggalkan terdakwa. Beberapa saat kemudian ada pesan singkat dari Riky yang meminta terdakwa datang untuk mengambil barang pesanannya di depan SMP Kalam Kudus di kawasan Soya Kecil.

“Barang tersebut dikemas dalam sebuah dos rokok lalu diletakkan di dekat sebuah tiang listrik di tepi jalan depan sekolah tersebut,” kata JPU.

Selanjutnya terdakwa datang ke lokasi dimaksud dan mengambil barangnya kemudian kembali ke Tantui, namun tidak langsung pulang ke rumahnya dan duduk di depan kompleks TPU Taman Makam Bahagia Kapahaha.

Ketika sedang duduk, datanglah dua orang saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pulau Ambon dan Pp Lease meringkus terdakwa setelah menerima informasi dari informan mereka lalu dilakukan pemantauan.

Terdakwa dijerat dengan pasal berlapis diantaranya pasal 114 ayat (1) juncto pasal 148 UU RI nomor 35 tahun 2009, pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) UU narkotika.

Menurut JPU, terdakwa juga mendapatkan rekomendasi dari BNNP Maluku nomor R/154/XII/K/TAT/2018/BNNP tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Purnomo selaku Ketua TAT Provinsi Maluku berdasarkan pada rujukan tim asesmen terpadu.

Isi rekomendasi ini antara lain menjalani proses hukum pidana sesuai ketentuan yang berlaku, pada akhir masa putusan pidana maka terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (rawat inap di Badokka, Makassar) selama enam bulan.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. (AN/KT)

Penulis:

Baca Juga