2019 Jadi Tahun Penegak Aturan Di Ambon

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS), yang telah digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, telah memasuki tahapan akhir yaitu uji publik, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Untuk diketahui, Ranperda PPPNS tersebut memiliki tujuan untuk menegakkan Perda - Perda yang sering dilanggar atau tidak diidahkan oleh semua pihak, baik masyarakat Kota Ambon, maupun para ASN /PNS lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Ketua Pansus III DPRD Kota Ambon, Johnny Wattimena yang diwawancarai sejumlah wartawan Rabu (10 /4) kemarin mengatakan, dengan kata lain Ranperda PPPNS tersebut dibuat guna menegakkan seluruh perda-perda yang telah ada agar tidak dilanggar. "Fungsinya mengawasi segala aturan perda yang telah ada di Kota Ambon," paparnya.

"Intinya masyarakat boleh melakukan aktivitas sesuka hati mereka, mau berdagang, mau apapun itu terserah. Tapi jangan sampai melanggar dari aturan Perda yang telah ditetapkan. Sebab jika melanggar otomatis Ranperda PPPNS lah yang akan menindaklanjuti kesalahan tersebut, "paparnya.

Dia menambahkan, dalam meningkatkan aturan di Kota Ambon, PPNS tersebut diakui akan menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas dibawah koordinator penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia." Dan mereka juga dibawah tanggungjawab dan koordinator Walikota Ambon, "jelasnya.

Dijelaskannya, Pejabat Pegawai Negeri Sipil juha memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan berdasarkan laporan dan pengaduan atas terjadinya pelanggaran peraturan daerah yang diterimanya." Jika ditemukan ada pelanggaran, maka PPPNS bisa menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum atau pengadilan negeri melalui koordinator pengawasan penyidik Polri dalam wilayah hukum tertentu, "jelasnya.

Tidak hanya itu, sambungnya, tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPPNS yang telah selesai dilakukan, harus segera dilaporkan kepada Walikota Ambon selaku koordinator, melalui Satuan Polisi Pamong Pradja. " Jadi mereka (PPPNS) harus bekerjasama dengan pihak Satpol PP guna menyampaikan laporan pendidikan mereka," tegasnya.

Dia juga mengaku, Seluruh tindakan untuk menyelidiki satu dugaan pelanggaran Perda yang akan dilakukan oleh PPPNS, tidak bisa seenaknya dijalankan, sebab harus terkoordinir melalui sekertariat PPPNS yang bernaung dibawah Satuan Polisi Pamong Pradja. "Jadi Peran Pamong Pradja sangat penting juga di Ranperda ini," jelasnya.

"Jadi tujuannya peran Pamong Pradja dalam Ranperda itu berguna agar para penyidik pegawai negeri sipil yang berada di beberapa instansi teknis tidak seenaknya melakukan operasional perusahaan penegakan peraturan daerah secara sendiri - sendiri atau diam-diam tanpa sepengetahuan koordinator, "tutupnya. (Mg5)

Penulis:

Baca Juga