Sekilas Info

Kejati Diminta Usut Kasus Alkes Poltekes

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kejaksaan Tinggi Maluku diminta menindaklanjuti laporan Komisi Anti Korupsi Nasional (KAKN) ke Kejati Maluku. Yakni dugaan korupsi pada proyek pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) di Politeknik Maluku senilai Rp 53 miliar.

Komisioner KAKN Hari Chandra menyatakan kasus dimaksud sarat kongkalikong sejak awal. Dia menyebutkan adanya dugaan permainan orang pusat di Kementerian Kesehatan RI dengan pihak Poltekes.

Termasuk untuk memenangkan perusahaan peserta tender beralamat Bekasi, Jakarta itu. “Kami sedang telusuri, dugaan siapa yang bermain di Kejati Maluku sehingga kasus ini tidak disentuh. Karena kami pernah sampaikan ke laporan ini ke salah satu jaksa di Kejati,” ungkap Chandra dalam rilis yang diterima Kabar Timur, Minggu (20/1).

Menurutnya, Poltekes Maluku dinilai sarat masalah. Bukan saja proyek alkes, sebelumnya pengadaan pakaian seragam tahun 2017 juga disinyalir bermasalah.

Direktur Poltekes Maluku Hairuddin Rasako diduga “mengintervensi” proses lelang proyek senilai Rp 901 juta lebih didanai APBN tahun 2017 itu. Tapi setelah kasus ini diekspos ke media, tender akhirnya dibatalkan oleh Hairuddin Rasako ketika itu.

Sebelumnya diberitakan, KAKN mendesak Kejati Maluku tidak diam menyikapi laporan kasus tersebut. Setelah dilaporkan ke Kejati Maluku pada medio 2018, KAKN yakin laporan bakal ditindaklanjuti atau paling tidak akan ada komunikasi terkait laporan tersebut. Dalam laporannya KAKN menyatakan modus korupsi diduga mark up atau pemahalan harga.

Rekanan disinyalir tidak mengikuti prosedur pengadaan seperti diatur dalam kontrak kerja. Yakni, Perpres No 4 tahun 2015, maupun Surat Edaran PPSDM dan LKPP No 3 tahun 2015, yang mensyaratkan pengadaan barang diharuskan melalui e-KATALOG.

Dari investigasi KAKN, ditemukan indikasi rekanan tidak melalui e-KATALOG dimaksud. Tindakan rekanan seperti itu merupakan mal administrasi yang beresiko korupsi dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Tapi tindakan rekanan diduga diamini pihak Panitia Pokja ULP. Indikasi terjadi mark up juga dikuatkan oleh sejumlah bukti yang berhasil dikantongi KAKN, salah satunya alkes dibeli antara April-Oktober tahun 2016.

Dan di dalam rentang waktu itu, banyak item kebutuhan Alkes tidak terpenuhi. Belum lagi sejumlah barang ternyata tidak sesuai spesifikasi kontrak. (KTA)

Penulis:

Baca Juga