KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat untuk Maluku masih kecil. Tetapi dia berharap dana transfer daerah digunakan optimal, bersih dan bebas dari korupsi.
Pesan ini disampaikan Menteri Sri pada peresmian dermaga TNI AL dan revitalisasi pantai Wainitu di dermaga TNI AL di kawasan Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu (9/1).
Peresmian juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff beserta jajarannya. “Saya tentu berharap seluruh anggaran yang tidak mencukupi tetap bisa digunakan secara optimal atau maksimal. Juga tentu dikelola secara bersih dan bebas dari korupsi,” pesan Menteri Sri.
Diakui kekurangan anggaran yang dialami Maluku karena formula penghitungan dana transfer daerah lebih mengarah kepada kontinental (luas daratan). Hal itu juga disampaikan gubernur dihadapan Menkeu.
Menjawab Gubernur, Menteri Sri mengatakan dana alokasi umum (DAU) yang merupakan dana transfer ke daerah sudah mengalami kenaikan di tahun 2018-2019 mencapai Rp 1,699 triliun.
Menurutnya, salah satu instrumen yang diharapkan oleh gubernur dari politik anggaran adalah melalui dana transfer daerah yang dalam hal ini akan terlihat dari sisi formula tidak hanya dari sisi jumlah penduduk, namun juga bedasarkan luas wilayah yang tidak hanya darat tapi juga laut.
“Kami memahami Maluku dari sisi DAU yang merupakan transfer dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah di Indonesia sudah mendapatkan kenaikan paling tidak di tahun 2018-2019 mencapai Rp 1,699 triliun. Juga adanya DAK fisik yang meningkat dari yang tadinya Rp 70 miliar pada 2014, pada 2019 mencapai Rp 234 miliar, DAK nonfisik meningkat dari Rp 231 miliar tahun 2014 menjadi Rp 649,9 miliar,” sebut mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.
Menteri Sri melanjutkan, Pemerintah Pusat juga masih memberikan anggaran dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). “Tadi Pak gubernur menyampaikan masih ada kekurangan. Nanti kita lihat dari sisi DBH Pajak,” janjinya.
Kota dan kabupaten di Maluku karena jumlah desa yang masih tertinggal cukup banyak, kata Sri Mulyani mendapatkan transfer dana desa di masing-masing kota dan kabupaten.
“Saya tadi juga titip kepada gubernur beberapa kabupaten di Maluku yang memiliki desa tertingal masih banyak, maka dana desa untuk tahun 2019 akan meningkat cukup signifikan. Misalnya Kabupaten MTB jumlah anggarannya jauh lebih besar dan tentu kita harapkan bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian di desa tersebut,” kata dia.
Dari kacamata dia, desa tertinggal di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sudah menurun. “Dari 58 sudah menurun menjadi 31, sudah terjadi perbaikan, dan dana alokasi desanya sudah meningkat dari Rp 66 miliar menjadi Rp 82,7 miliar. Kita berharap desa-desa tertinggal itu untuk segera bisa mengejar ketertinggalan dengan jumlah anggaran di desa yang semakin meningkat,” ujar Menteri Sri.
Dia mengingatkan, perhatian dari gubernur dan pimpinan di kabupaten menjadi sangat penting sehingga desa-desa tersebut bisa mempergunakan anggarannya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat terutama di desa-desa tertinggal.
Sebelumnya, Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya mengatakan, proses pembangunan di Maluku terhambat karena masalah konektivitas dan aksebilitas. Namun bersamaan dengan itu, karasteristik lautan yang dominan justru kurang didukung dengan alokasi anggaran yang proporsional.
“Hal ini perlu kami sampaikan kepada Menteri Keuangan, sebab diakui atau tidak, sesunguhnya keterbatasan anggaran itu mungkin saja masih bersandar pada politik kebijakan anggaran yang berkutat pada pembangunan kontinental atau daratan,” kata gubernur.
Menurutnya laut belum banyak diperhitungkan Pemerintah Pusat dalam mengkalkulasikan anggaran. Kalau pun sudah, lanjut dia, mungkin terbatas dalam persentase tertentu.
