Sekilas Info

Penggunaan Dana Transfer Daerah, Ini Pesan Menkeu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff, Danlantamal IX Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Ismail Usemahu menekan sirine tanda peresmian dermaga TNI AL di kawasan Tawiri, Ambon Rabu (9/1). | RUZADY ADJIS/KABAR TIMUR

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat untuk Maluku masih kecil. Tetapi dia berharap dana transfer daerah digunakan optimal, bersih dan bebas dari korupsi.

Pesan ini disampaikan Menteri Sri pada peresmian dermaga TNI AL dan revitalisasi pantai Wainitu di dermaga TNI AL di kawasan Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu (9/1).

Peresmian juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff beserta jajarannya. “Saya tentu berharap seluruh anggaran yang tidak mencukupi tetap bisa digunakan secara optimal atau maksimal. Juga tentu dikelola secara bersih dan bebas dari korupsi,” pesan Menteri Sri.

Diakui kekurangan anggaran yang dialami Maluku karena formula penghitungan dana transfer daerah lebih mengarah kepada kontinental (luas daratan). Hal itu juga disampaikan gubernur dihadapan Menkeu.

Menjawab Gubernur, Menteri Sri mengatakan dana alokasi umum (DAU) yang merupakan dana transfer ke daerah sudah mengalami kenaikan di tahun 2018-2019 mencapai Rp 1,699 triliun.

Menurutnya, salah satu instrumen yang diharapkan oleh gubernur dari politik anggaran adalah melalui dana transfer daerah yang dalam hal ini akan terlihat dari sisi formula tidak hanya dari sisi jumlah penduduk, namun juga bedasarkan luas wilayah yang tidak hanya darat tapi juga laut.

“Kami memahami Maluku dari sisi DAU yang merupakan transfer dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah di Indonesia sudah mendapatkan kenaikan paling tidak di tahun 2018-2019 mencapai Rp 1,699 triliun. Juga adanya DAK fisik yang meningkat dari yang tadinya Rp 70 miliar pada 2014, pada 2019 mencapai Rp 234 miliar, DAK nonfisik meningkat dari Rp 231 miliar tahun 2014 menjadi Rp 649,9 miliar,” sebut mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Menteri Sri melanjutkan, Pemerintah Pusat juga masih memberikan anggaran dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). “Tadi Pak gubernur menyampaikan masih ada kekurangan. Nanti kita lihat dari sisi DBH Pajak,” janjinya.

Kota dan kabupaten di Maluku karena jumlah desa yang masih tertinggal cukup banyak, kata Sri Mulyani mendapatkan transfer dana desa di masing-masing kota dan kabupaten.

“Saya tadi juga titip kepada gubernur beberapa kabupaten di Maluku yang memiliki desa tertingal masih banyak, maka dana desa untuk tahun 2019 akan meningkat cukup signifikan. Misalnya Kabupaten MTB jumlah anggarannya jauh lebih besar dan tentu kita harapkan bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian di desa tersebut,” kata dia.

Dari kacamata dia, desa tertinggal di kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sudah menurun. “Dari 58 sudah menurun menjadi 31, sudah terjadi perbaikan, dan dana alokasi desanya sudah meningkat dari Rp 66 miliar menjadi Rp 82,7 miliar. Kita berharap desa-desa tertinggal itu untuk segera bisa mengejar ketertinggalan dengan jumlah anggaran di desa yang semakin meningkat,” ujar Menteri Sri.

Dia mengingatkan, perhatian dari gubernur dan pimpinan di kabupaten menjadi sangat penting sehingga desa-desa tersebut bisa mempergunakan anggarannya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat terutama di desa-desa tertinggal.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya mengatakan, proses pembangunan di Maluku terhambat karena masalah konektivitas dan aksebilitas. Namun bersamaan dengan itu, karasteristik lautan yang dominan justru kurang didukung dengan alokasi anggaran yang proporsional.

“Hal ini perlu kami sampaikan kepada Menteri Keuangan, sebab diakui atau tidak, sesunguhnya keterbatasan anggaran itu mungkin saja masih bersandar pada politik kebijakan anggaran yang berkutat pada pembangunan kontinental atau daratan,” kata gubernur.

Menurutnya laut belum banyak diperhitungkan Pemerintah Pusat dalam mengkalkulasikan anggaran. Kalau pun sudah, lanjut dia, mungkin terbatas dalam persentase tertentu.

Padahal Maluku yang berciri kepulauan menghadapi tantangan yang lebih besar tapi miliki sumber daya yang lebih kecil sehingga berpengaruh pada semua bidang kehidupan terutama sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Karena itu jangan heran, masih terbelakangnya masyarakat Maluku di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan dewasa ini. “Karena ini bukan sekedar kelemahan di tingkat lokal, tapi juga salah satu dampak politik anggaran berbasis kontinental,” ujar Assagaff.

DIDANAI SBSN

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, proyek-proyek pembangunan di Maluku sebagian besar didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sejak tahun 2015.

“Provinsi Maluku termasuk provinsi yang mendapatkan proyek yang didanai menggunakan surat berharga syariah negara secara cukup signifikan,” lanjut Siri.

Dari tahun 2015 yang hanya Rp 54 miliar untuk pembangunan jembatan Wae Lata Besar kemudian tahun 2016 meningkat signifikan menjadi Rp 481 miliar atau hampir sembilan kali lipat untuk rekonstruksi jalan di Maluku.

Pembangunan dermaga TNI AL di Tawiri yang dibangun dengan penganggaran multi year Rp 20 miliar tahun 2016 rampung tahun ini. Tahun 2017, Maluku mendapatkan proyek yang didanai SBSN sebesar Rp 386,3 miliar dan tahun 2018 Rp 226 miliar dan 2019 meningkat menjadi Rp 346,6 miliar.

Keseluruhannya adalah sebagian untuk pembangunan jalan raya, infrastruktur pengelolaan sumber daya air dan pembangunan kampus-kampus serta asrama haji baik itu Unpatti dan IAIN Ambon.

“Kami akan terus memperhatikan apa yang disampaikan gubernur, kalau infrastruktur jalan dan air sudah dibangun dan akses terhadap listrik sudah ada, maka konektivitas dan aksebilitas menjadi sudah semakin baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengundang kegiatan ekonomi bisa muncul di seluruh Maluku di seluruh kota dan kabupaten yang menyebar di berbagai kepulauan. Ini yang nanti akan menjadi PR,” kata dia.

Mulyani berharap proyek dermaga bisa bermanfaat untuk memperkuat TNI Angkatan Laut, menjaga pertahanan Indonesia dan meningkatkan kinerja jajaran TNI di kawasan tTimur Indonesia dan makin memperindah Kota Ambon sehingga perekonomiannya meningkat.

Usai peresmian, Menkeu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi Pantai Wainitu di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.
Di Pantai Wainitu, Menteri Basuki mengatakan setelah meresmikan dua paket proyek yang sudah 100 persen rampung itu, dirinya dan Menkeu akan bertolak ke Saumlaki, MTB.

“Besok (hari ini) ke Saumlaki meresmikan jembatan Wear Arafura, jalan lingkar Yamdena, ada beberapa embung juga, sehingga banyak sekali program pembangunan di Maluku ini sehingga beliau (Menkeu) bisa melihat sendiri capaian proses pekerjaan PUPR,” kata Basuki.

Basuki menambahkan, dari total 1.171 Km jalan nasional di Maluku, kemantapannya mencapai 97 persen. Artinya, dari tiap 100 Km ruas jalan nasional di Maluku, 97 persen kemantapannya baik. Sementara sisanya hanya rusak ringan.

“Kemantapannya jalan nasional di Maluku maupun Malut lebih baik 97,6 Km, yang lain rusak ringan,” sebutnya.

Menurutnya, tahun ini, jalan perbatasan, jalan lingkar maupun jalan pulau terluar yang dibutuhkan akan difokuskan untuk diselesaikan. (RUZ)

Penulis:

Baca Juga