KABARTIMURNEWS.COM, TERNATE – Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Burhan Abdurahman menginstruksikan ke seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak bermain politik praktis dalam momentum pemilihan anggota legislatif dan pilpres.
“Jika kedapatan maka sanksinya sampai pemberhentian secara tidak terhormat,” katanya di Ternate, Senin. Selain itu, kata wali kota, untuk seluruh lurah dan camat juga diminta untuk tidak berpolitik praktis, karena mengemban tugas melindungi warganya dan fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, peran sebagai ASN itu sudah mengetahui kode etik KASN, jika lurah terlibat dalam politik praktis berarti akan dikenakan peraturan yang telah diterapkan, maka jangan sekali-sekali melanggar peraturan yang masih berlaku.
“Tapi kita harus mencari tau jika memang betul lurah yang mengajam masyarakatnya mengikuti politik praktis baru di berikan sangsi sesuai dengan peraturan KASN,” katanya.
Apalagi pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) akan dimulai, maka menjaga hal ini jangan sampai lurah setempat melakukan hal yang tidak di inginkan oleh kepala Daerah karena sangsinya sudah jelas.
Apalagi seorang ASN terlibat secara terang-terangan memainkan politik praktis untuk memenangkan orang yang sudah menjadi impiannya. “Tetapi, masyarakat kota ini kan pasti pemikirannya berbeda, karena mereka bisa memikirkan hal yang benar dan salah, sehingga hal seperti itu bisa diatasi secepatnya,” katanya.
Apalagi informasi sekarangkan tidak sama seperti di daerah yang terpelosok, sehingga mengenai dengan hal yang bersifat politik pastinya mereka tahu.
Bahkan, pengalaman yang didapatkan dari masyarakat itu sudah ada, berarti masyarakat sudah bisa membedakan sendiri, namun hal ini harus waspada jangan sampai terjadi. “Maka dari itu, saya meminta seluruh ASN di Pemkot Ternate dan pelanggaran yang dilakukan itu pasti dikenai sanksi tegas,” katanya. (AN/KT)
