KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), tercatat sebagai wilayah yang paling rawan pelanggaran Pemilu. Untuk itu, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), sejauh ini telah melakukan upaya-upaya menjaga kestabilan dalam pesta demokrasi 2019 mendatang.

Kepada sejumlah wartawan, Rabu (31/10) kemarin di Ambon, Anggota DPRD Malra, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yohanis Bosko Rahawarin mengatakan, himbauan serta sosialisasi untuk tetap menjaga kestabilan dalam menghadapi Pemilu 2019 telah dilakukan pihaknya.

“Untuk menjaga kestabilan dan ketertiban dalam Pemilu, bukan saja menjadi tugas KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas. Namun kami DPRD juga sudah terus melakukan rapat dengan pihak terkait, untuk bagaimana menjaga kestabilan pemilu yang diinginkan,” paparnya.

Menurutnya, Kota Tual dan Kabupaten Malra, telah dinyatakan sebagai daerah paling rawan dalam Pemilu atau Pilkada, namun berlangsungnya Pemilihan Gubernur Maluku, dan pemilihan Bupati Malra 2018 berlangsung aman dan damai, telah mematahkan semua arugumen dan penilaian tersebut.

“Kita disebut sebagai daerah paling rawan. Namun Pilgub dan Pilbub 2018 telah menunjukan Maluku Tenggara dalam menghadapi proses demokrasi sudah bisa lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Dan proses 2018 akan diterapkan dalam Pemilu 2019,” jelasnya.
Disinggung mengenai persoalan lainnya, terkait dilantiknya Bupati dan Wakil bupati Maluku Tenggara Rabu kemarin di Kantor Gubernur Maluku, dia mengaku, pimpinan baru Malra telah disambut oleh satu pekerjaan rumah yang cukup besar.

“Bupati dan wakil Bupati baru, telah ditunggu dengan pekerjaan besar yang sampai saat ini belum selesai. Bupati baru harus menjawab permasalahan yang belum bisa diselesaikan selama ini, yakni pemerataan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan disetiap pelosok,” ungkapnya.

Dikatakan, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus menjadi prioritas dalam kepemimpinan bupati baru Maluku Tenggara. Agar, kedepan tidak lagi ada istilah yang mengatakan seperti daerah buangan.

“Jika Bupati dan wakil bupati berhasil melakukan pemerataan dalam pembangunan infrastruktur. Sudah pasti semua daerah di Kabupaten Malra bisa berkembang baik. Serta tidak ada klaim-klaim daerah tertinggal disana,” ujarnya. (MG5)