KABARTIMURNEWS.COM,AMBON- Gubernur Maluku Said Assagaff mengaku siap dipanggil untuk diperiksa Bareskrim Polri, yang kini sedang menyelidiki sejumlah persoalan di kawasan tambang emas Gunung Botak (GB), Kabupaten Buru.

Hingga kemarin, penyelidikan terkait perijinan dan penggunaan bahan kimia beracun dan berbahaya yang diduga dilakukan sejumlah perusahaan di kawasan GB dan sekitarnya masih terus berjalan.

“Sebagai warga negara yang baik, saya siap jika dipanggil untuk berikan keterangan,” ungkap Gubernur kepada wartawan usai pelaksanaan rapat evaluasi akhir Panitia Persiapan Pesparani Nasional I tahun 2018 di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Rabu (24/10).

Sementara Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa  menyatakan, penyelidikan yang dilakukan Bareskrim, bukan saja menyangkut perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Maluku, tapi juga mengenai penggunaan bahan kimia. “Sekarang masih dalam penyelidikan oleh Bareskrim. Nanti ada pernyataan resmi soal itu. Penyelidikan untuk mengetahui apakah penggunaan sesuai prosedur atau tidak,” tambah Kapolda Maluku, Irjen Pol. Royke Lumowa, kemarin.

Menurut Lumowa, penggunaan bahan kimia oleh perusahaan boleh saja. Tapi penggunaannya, dan pengelolaannya itu sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku ataukah tidak. “Kan bahan kimia boleh saja digunakan setiap perusahan. Yang penting pengelolaannya benar atau tidak. Kalau dia menjadi limbah, itu dibuangnya benar atau tidak. Mengganggu lingkungan hidup, ada apa tidak. Itu yang sekarang sedang diselidiki,” terangnya.

Selain itu, operasi pembersihan dan penertiban kawasan GB dan sekitarnya, hingga kemarin terus dilakukan. Jenderal Bintang Dua itu memastikan bahwa para penambang emas tanpa ijin di kawasan GB sudah tidak ada lagi.

Pihaknya juga telah membangun sebanyak empat Pos Pengamanan untuk mengantisipasi baliknya para penambang emas. Empat buah pos pengamanan dibangun di sejumlah titik yang menjadi pintu masuk para penambang di kawasan GB dan sekitarnya.

“Setiap hari ada drop pasukan kesana (Gunung Botak), sejak tanggal 13 terus dilakukan. Tidak pernah berhenti. Pos kita dirikan di pintu masuk ada tiga, yakni jalur A, D dan H. Juga satu pos di puncak atas,” tandasnya.

Untuk diketahui, penyelidikan terkait persoalan di GB dan sekitarnya telah dilakukan sejak kedatangan Tim Bareskrim Polri di Kabupaten Buru, 10 Oktober 2018 lalu.

Sekembalinya tim yang dipimpin langsung Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol. Fadil Imran, langsung memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan sebagai saksi di Mabes Polri Jakarta.

Sejumlah saksi yang telah diperiksa, dua diantaranya pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku yakni Kepala Dinas ESDM Martha Nanlohy dan Karo Hukum Pemrov Maluku Hendrik Far Far. Keduanya diperiksa pada 17 Oktober lalu.

(CR1/RUZ)