KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov), Maluku kembali meraih opini  Wajar Tanpa  Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2017. Ini merupakan WTP ketiga kalinya yang diraih berturut-turut, sejak tahun 2015.

Atas prestasi itu, Pemrov Maluku memperoleh piagam dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia karena berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini (WTP).

Piagam penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sudarmanto kepada  Gubernur Maluku Said Assagaf,  di ruang kerja, Gubernur, Senin, 22 Oktober 2018.

Gubernur bersyukur dan bertekad kedepannya Pemprob Maluku dapat mempertahankan kinerja penyusunan dan penyajian Laporan Keuangannya sehingga dapat terus mempertahankan opini terbaik  dari BPK .

Selain penyerahan penghargaan, Sudarmato juga melaporkan beberapa hal antara lain mengenai serapan APBN termasuk dana transfer di Provinsi Maluku hingga Triwulan III Tahun 2018 Rp 6,36 Triliun atau sebesar 57,54 persen dari target 60 persen.

Serapan DAK Fisik untuk 160 bidang pada 12 Pemda hingga tahap ke II sebesar 70 persen atau Rp 1,29 Triliun. Sedangkan sebanyak empat bidang gagal salur karena kendala di lapangan. “Untuk Dana Desa sampai tahap II sebesar Rp 574,6 miliar atau 60 persen dari Pagu sudah tersalurkan ke Rekening Desa,”ucapnya.

Gubernur berharap dana APBN, DAK  Fisik dan Dana Desa tersebut dapat terserap secara maksimal sehingga berdampat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Selain, Pemprov Maluku, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menerima penghargaan keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2017 dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Piagam penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sudarmanto kepada Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, di Aula kanwil Perbendaharaan provinsi Maluku, Selasa.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Sudarmanto mengapresiasi capaian laporan keuangan tahun 2017 dengan predikat opini WTP yang diraih Pemkot Ambon untuk pertama kali.  “Prestasi yang diraih Pemkot Ambon bukan sesuatu yang mudah, diharapkan prestasi yang dicapai ini terus dipertahankan di tahun mendatang,” katanya.

Dijelaskannya, proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dimulai sejak tahun 2004 dan laporan keuangan Pemda pertama kali terbit di tahun 2005.  Provinsi Maluku di tahun 2017, hanya ada lima Pemda yang berhasil meraih opini WTP, empat d iantaranya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tiga Pemda BPK Tidak Memberikan Pandangan (TMP).

Pencapaian ini kata Sudarmanto, perlu mendapat perhatian bersama seluruh pemerintah daerah, mengingat jika dibandingkan dengan tahun 2016 hanya bertambah satu Pemda yang meraih opini WTP yakni Kota Ambon.  “Untuk kota Ambon selama ini yang menjadi kendala pencapaian opini WTP yakni masalah aset, kita bersyukur masalah ini dapat diselesaikan dan diharapkan dapat dipertahankan,” tandasnya.

Wali Kota Richard menambahkan, pencapaian opini WTP merupakan prestasi yang diharapkan seluruh pemerintah daerah, melalui penataan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, efektif, efisien dan ekonomis.

Pencapaian opini WTP bukan hasil akhir, tetapi merupakan pintu masuk bagi seluruh ASN untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Yang terpenting bukanlah mengejar opini WTP, tetapi bagaimana bekerja menjamin tata kelola keuangan yang lebih baik, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Richard. (RUZ)