KABARTIMURNEWS.COM,AMBON – Sebagian besar lahan di kaki Gunung Botak, saat ini dikuasai PT Buana Pratama Sejahtera (BPS). Mereka tak sekedar menormalisasi sungai Anahoni, tapi melakukan pengolahan emas di kawasan itu.
Memasuki areal PT BPS di kawasan Gunung Botak, tak mudah. Setidaknya ada tiga pos besar yang dipasang pihak perusahaan. Masing-masing pos dijaga puluhan orang berpakaian preman. Para penjaga pos menyeleksi setiap orang yang masuk maupun keluar areal kerja PT BPS.
Sejumlah lahan sagu tampak mengering di kawasan PT BPS. Situasi lahan kerja PT BPS yang luas dengan sejumlah kawasan yang telah mengering menjadi bukti pada lahan kawasan kerja PT BPS merkuri dan sianida digunakan.
“Lahan sagu yang mengering di kawasan PT BPS itu bukti, ada merkuri dan sianida disitu,” ungkap salah satu aktivis lingkungan, sambil menunjuk gambar yang diambil bersamaan kunjungan Kapolda Maluku di kawasan itu, pekan kemarin.
Dia mengaku, kalau kerja PT BPS disesuaikan dengan izin untuk menormalisasikan sungai anahoni, lokasi atau areal kerja mereka hanya berada pada kawasan aliran sungai saja. “Tapi faktanya hampir seluruh kawasan Gunung Botak, saat ini sebagian besar telah dikuasai PT BPS,” sebutnya.
Semua pihak, kata dia, harus jujur menyikapi masalah Gunung Botak. “Sebetulnya, biang masalah bahan-bahan kimia di Gunung Botak, ada pada PT BPS. Itu kalau kita semua mau jujur. Saya tegaskan banyak pihak-pihak yang “makan” dari PT BPS. Sehingga metode menyelesaikan masalah di Gunung Botak bukan sekedar pembetulan ijin dan menurunkan penambang ilegal semata,” bebernya.
Solusi menyelesaikan masalah Gunung Botak, saat ini adalah harus ada ketegasan Pemerintah Pusat, Pemprov Maluku, Pemda Kabupaten juga TNI-Polri.
“Solusinya bukan sekedar membenahi izin perusahaan pertambangan seperti PT BPS yang beroperasi disana. Tapi, menghentikan semua kegiatan disana secara parmanen. Saya katakan tadi, PT BPS penyumbang terbesar kerusakan lingkungan di daerah itu,” paparnya.
