KABARTIMURNEWS.COM,AMBON – Sejak kampanye hingga terpilih menjadi Gubernur Maluku komitmennya tetap utuh terkait penempatan pejabat di “kabinet” mereka. Seperti apa?
Dari beberapa rekaman kampanye Pilkada Maluku, Murad Ismail kerap melafalkan bakal merangkul dan menempatkan pejabat putra-putri terbaik dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku, bersama-sama mengisi jabatan-jabatn strategis di Pemprov Maluku, jika mereka terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
Lafal atau janji Murad Ismail sewaktu musim kampanye itu, tampaknya tidak bergeser dan tetap utuh. Bagaimana tidak, informasi yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan, bocoran rancangan “Kabinet” Murad Ismail-Barnabas Onro “BAILEO” telah beredar luas bakal diisi oleh pejabat-pejabat yang berasal dari 11 Kabupaten/Kota.
“Pak Murad Ismail itu orangnya komit. Janji menempatkan pejabat-pejabat dari 11 Kabupaten/Kota, untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di Provinsi Maluku ditepati. Lihat saja nanti “kabinetnya” kalau sudah resmi menjadi Gubernur Maluku,” ungkap salah satu orang dekatnya, kepada Kabar Timur.
Menurut dia, rancangan “Kabinet” dengan masukan keterwakilan putra-putri alias pejabat-pejabat dari 11 Kabupaten/Kota sudah dibahas dari musim kampanye hingga terpilih sebagai Gubernur Maluku. Rancangan itu tidak akan bergeser,” katanya.
Bagi, Murad Ismail, lanjut dia, janji kampanye harus ditepati. Pasalnya, janji bagi Murad Ismail adalah bentuk komitmen dan pengabdian pemimpin kepada rakyatnya. “Kalau pemimpin sudah berjanji itu harus ditepati, karena merupakan komitmen sekaligus pengabdian. Itulah sosok Murad Ismail yang saya tahu dan pahami,” akunya.
Dirinya sebagai orang yang dekat dengan Murad Ismail menyatakan, sepakat dengan rancangan “kabinet” melibatkan pejabat-pejabat yang berasal dari 11 Kabupaten/Kota. Dengan begitu, akan lebih mudah “kabianetnya” mendeteksi setiap masalah dan aspirasi yang terjadi di 11 Kabupaten/Kota dengan cepat.
“Saya sendiri sepakat dengan rancanagn “Kabinet” Provinsi Maluku dibawah komando Pak Murad dengan melibatkan pejabat-pejabat yang berasal dari 11 Kabupaten/Kota. Artinya dengan begitu semua masalah yang terjadi di masing-masing kabupaten/Kota akan lebih mudah terdeteksi dan direspon,” sebutnya menutup.
