KABARTIMURNEWS.COM, NAMROLE – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan memeriksa aset daerah berupa kendaraan dinas roda dua dan roda empat.
Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku ini untuk mengecek keberadaan aset Pemerintah Daerah Bursel.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel Abdul Mutalib Laitupa menyampaikan, masalah aset merupakan salah faktor yang menyebabkan Pemkab Bursel belum bisa keluar dari opini disclaimer oleh BPK.
“Salah satu faktor yang menyebabkan kita belum bisa keluar disclaimer selama ini akibat aset kita yang belum terdata secara baik,” akunya di Namrole, belum lama ini.
Kendati selama ini Pemda Bursel telah berupaya untuk mendata aset namun belum efektif. “Banyak kendaraan dinas yang tidak digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menertibkan aset kita maka melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK melalui apel kendaraan dinas tahun 2009-2018,” ujar dia.
Kendaraan dinas yang rusak dan sedang berada di bengkel, tim pemeriksa aset akan turun melihat dan mengecek langsung di lapangan. “Untuk kendaraan dinas yang masih berplat nomor putih dan tidak memiliki plat nomor, namun merupakan aset daerah akan tetap dicatat. Kalau barangnya hilang akan kita minta keterangan polisi untuk membuktikannya,” tegas Laitupa.
Dia menegaskan kendaraan dinas yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat akan ditahan hingga selesai pengurusan. “Bagi kendaraan penjabat atau staf yang seharusnya berada di SKPD tertentu, namun ketika pejabat atau staf itu dimutasi ke SKPD lain dan kendaraan dinas turut dibawa maka akan dikembalikan ke SKPD sebelumnya,” tukas dia.
Sedangkan untuk kendaraan dinas yang berada di luar daerah akan ditarik. “Apabila kendaraan dinas yang berada di luar daerah akan kita tarik. Jika tidak mau dikembalikan kami akan meminta aparat kepolisian untuk mengambilnya secara paksa,” tegas Laitupa. (KTL)
