KABARTIMURNEWS.COM.AMBON- Menjaga keamanan di Maluku tidak bisa hanya mengandalkan penindakan setelah masalah membesar.
Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan meminta seluruh personel kepolisian bergerak cepat sejak awal munculnya potensi konflik sosial, sembari merangkul tokoh adat dan elemen masyarakat agar persoalan tidak melebar.
“Begitu menerima informasi mengenai potensi konflik, segera bergerak. Jangan menunggu persoalan berkembang. Kehadiran personel secara cepat sangat menentukan untuk mencegah pertambahan jumlah orang yang terlibat, mampu meredam emosi, dan menghindari konflik meluas,” kata Suwondo di Ambon, Kamis, 19 November 2026.
Arahan tersebut disampaikan Suwondo saat mengunjungi jajaran Polres Maluku Tenggara di Markas Komando Polres Maluku Tenggara. Ia menekankan pentingnya kombinasi antara kecepatan respons, pendekatan humanis, dan kehadiran polisi yang aktif di tengah warga.
Menurut Suwondo, karakter sosial masyarakat Maluku yang lekat dengan adat istiadat dan ikatan kekerabatan menuntut pola pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang selaras dengan kearifan lokal.
Karena itu, ia meminta jajaran polres dan polsek memperkuat komunikasi rutin dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah.
Di tingkat lapangan, peran Bhabinkamtibmas didorong untuk lebih hidup melalui sambang, dialog, dan patroli guna merawat kedekatan dengan warga.
Suwondo menegaskan, penyelesaian konflik tidak boleh berhenti pada seremoni mempertemukan pihak-pihak yang bertikai.
Akar persoalan harus diurai, sementara jalur kekeluargaan dan adat dapat dikedepankan selama tetap sejalan dengan aturan hukum dan menghormati hak semua pihak.
Di luar upaya pencegahan, Kapolda mengingatkan anggota agar tetap bekerja profesional dan humanis, menjauhi penyalahgunaan kewenangan, serta tidak menggunakan kekerasan yang melanggar ketentuan saat bertugas.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi menyebut arahan Kapolda menjadi penguatan bagi satuan kewilayahan untuk mempertajam deteksi dini, mempercepat respons terhadap potensi gangguan keamanan, dan memperluas jejaring komunikasi bersama masyarakat.
“Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga persaudaraan dan mencegah konflik di Maluku,” ujar Rositah.(AN/KT)
























