KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengambil sikap tegas di tengah percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Di bawah komando Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, percepatan megaproyek migas raksasa ini dipastikan harus berjalan seirama dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak langsung.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela yang digelar bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Jakarta, baru-baru ini.
Bagi Pemprov Maluku, investasi triliunan rupiah tidak boleh mengabaikan hak-hak kemanusiaan dan sosial warga lokal. Prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum menjadi harga mati yang harus dikawal bersama pemerintah pusat dan badan usaha.
“Percepatan proyek strategis nasional ini harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Hak-hak warga terdampak harus dipenuhi secara adil, transparan, dan memberikan kepastian,” ujar Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam keterangan resminya di Ambon.
Sebagai langkah konkret, Gubernur Hendrik mendesak pihak kontraktor utama, Inpex, bersama Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk segera merealisasikan pembayaran kompensasi kepada masyarakat.
Eksekusi ini harus didasarkan pada hasil penilaian objektif serta data valid yang telah tuntas diverifikasi di lapangan.
Penyelesaian aspek sosial kemasyarakatan ini dinilai sebagai kunci utama (bottleneck breaker) agar tahapan konstruksi dan operasional Blok Masela ke depan bisa melaju mulus tanpa hambatan sosial, sekaligus memastikan masyarakat Tanimbar benar-benar merasakan manfaat langsung dari kehadiran investasi strategis tersebut.
Di tingkat teknis daerah, Sekretaris Daerah Maluku sekaligus Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), Sadali Ie, memaparkan pemerintah memprioritaskan penyelesaian hak warga melalui skema penanganan yang mencakup pembayaran kompensasi finansial, pemberian bantuan biaya hidup selama satu tahun penuh bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan, serta relokasi enam unit rumah warga yang berada di area pembangunan proyek.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penggantian biaya tanam tumbuh serta bantuan peralatan hidup yang besarannya akan ditetapkan menyusul rekomendasi akhir dari SKK Migas.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Kepulauan Tanimbar, Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, serta perwakilan instansi terkait.
Dengan rampungnya urusan dampak sosial kemasyarakatan secara adil, Pemprov Maluku optimistis tahapan pembangunan Blok Masela dapat berjalan lebih cepat, sehingga kehadiran megaproyek ini tidak sekadar mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sadali menekankan bahwa kerangka penanganan yang komprehensif ini menuntut sinergi tingkat tinggi antara pemerintah pusat, Pemprov Maluku, Pemkab Kepulauan Tanimbar, SKK Migas, pihak Inpex, hingga unsur TNI-Polri.
Dengan rampungnya urusan dampak sosial kemasyarakatan secara adil, Pemprov Maluku optimistis tahapan pembangunan Blok Masela dapat melaju lebih cepat.
Harapan besar disematkan agar mega-infrastruktur ini tidak sekadar memperkuat ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi makro, melainkan menjadi momentum kebangkitan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di Bumi Duan Lolat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (AN/KT)
























