KABARTIMURNEWS.COM.AMBON- Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, secara resmi menetapkan tiga pejabat Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) setempat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Ketiga pejabat yang terseret dalam pusaran rasuah ini masing-masing berinisial AR selaku Kepala Dikbudpora SBT, bersama dua tersangka lainnya berinisial YB dan RS.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, AR langsung menjalani masa penahanan selama 20 hari terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026 untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Kepala Kejari SBT, Ilham Wahdini, melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Sabtu, mengungkapkan penyidik saat ini masih mendalami perkara yang berkaitan dengan dugaan pemerasan, gratifikasi, dan pungutan liar (pungli).
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan berjalan sesuai ketentuan tanpa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sekaligus membersihkan dunia pendidikan dari praktik-praktik kotor.
“Penyidik masih mendalami perkara yang berkaitan dengan dugaan pemerasan, gratifikasi, dan pungutan liar tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Kami akan terus melakukan pendalaman terkait dengan perkara ini, sehingga siapa pun yang terlibat dalam perkara ini bisa diungkapkan,” ujar Ilham.
Dari hasil penyidikan sementara, potensi kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi sekolah ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar, meski angka pastinya masih terus didalami oleh tim penyidik.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Menutup keterangannya, Kejari SBT mengajak masyarakat dan insan pers untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum ini agar seluruh fakta perkara dapat terungkap secara tuntas dan transparan. (AN/KT)
