KABARTIMURNEWS.COM.AMBON- Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku resmi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi mega proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Dusun Siwang, Gunung Nona, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Tersangka berinisial AS, yang memegang kendali ganda sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus diduga kuat ikut mengendalikan perusahaan penyedia barang dan jasa dalam proyek tersebut.
Penetapan tersangka ini diungkapkan resmi Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, melalui Kasi Penmas AKP Imelda Haurissa kepada wartawan di Ambon, Kamis 12 November 2026.
Menurut Imelda, langkah hukum tegas ini diambil setelah penyidik merampungkan pemeriksaan intensif, mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta melakukan gelar perkara secara maraton.
“Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka berinisial AS, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang juga berperan mengendalikan perusahaan penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan,” ungkap Imelda.
Kasus ini bermula dari paket pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Tahun Anggaran 2020 di bawah lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.
Tidak tanggung-tanggung, total nilai proyek ini mencapai Rp6,174 miliar. Rinciannya terbagi atas Rp1,2 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, serta Rp4,974 miliar lainnya yang berasal dari dana pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Namun, alih-alih mengalirkan air bersih untuk menyudahi dahaga warga, proyek berbiaya jumbo itu justru meninggalkan jejak rasuah. Sorotan utama penyidik tertuju pada modus klasik: ketidaksesuaian telak antara realisasi fisik di lapangan dan pencairan anggaran.
Pekerjaan diduga mangkrak dan gagal memenuhi ketentuan, ironisnya, pencairan dana kepada pihak pelaksana justru sudah diklaim tuntas 100 persen.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 6 Agustus 2026, ulah lancung ini sukses merugikan keuangan negara hingga Rp1.889.672.552,81 (Rp1,88 miliar). Angka fantastis inilah yang kini menjadi hulu ledak dalam mengurai benang kusut mulai dari tahap perencanaan, tender, pelaksanaan, hingga pencairan dana.
Dalam pusaran penyidikan ini, sejumlah nama strategis turut terseret ke meja pemeriksaan, termasuk H selaku kontraktor pelaksana untuk paket yang dibiayai pinjaman PT SMI.
Pada era pengerjaannya, proyek tersebut berjalan di bawah kepemimpinan Mat Marasabessy selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, dengan Nur Madras yang kala itu bertindak sebagai PPK.
Kendati demikian, aparat penegak hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status jabatan maupun kemunculan nama seseorang dalam berbagai pusaran perkara tentu harus diuji secara ketat berdasarkan fakta dan alat bukti material di persidangan kelak.
Penetapan AS sebagai tersangka menjadi babak penentu baru. Publik kini menanti seberapa dalam Ditreskrimsus Polda Maluku akan membongkar akar jaringan korupsi yang telah merampas hak dasar warga atas air bersih di Dusun Siwang. (KT)
