KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Kekayaan warisan budaya, kuliner khas, hingga perlindungan hak-hak dasar perempuan di Provinsi Maluku kini mendapat perhatian serius dari lembaga legislatif.
DPRD Provinsi Maluku resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menggodok dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis sekaligus.
Langkah taktis ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Kamis 12 November 2026.
Dua instrumen hukum yang dibahas meliputi Ranperda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
Dalam pidatonya, Benhur menegaskan Maluku memiliki limpahan potensi daerah dan warisan budaya yang luar biasa. Sayangnya, kata dia, belum seluruhnya mengantongi perlindungan hukum yang memadai sebagai representasi identitas asli daerah.
Ia mengingatkan, kelengahan dalam melindungi aset kultural ini berisiko fatal. Produk lokal Maluku bisa saja diklaim atau dicaplok oleh daerah lain. Sebagai contoh nyata, ia menyoroti kuliner ikonik masyarakat Maluku, yakni papeda.
“Kita juga khawatir papeda yang menjadi hasil daerah Provinsi Maluku bisa saja menjadi rebutan daerah lain,” ungkap Benhur di hadapan peserta rapat paripurna.
Melalui Ranperda Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, DPRD berharap ada kepastian hukum yang jelas, mulai dari proses inventarisasi, pelindungan, pelestarian, hingga pemanfaatan ekonomi.
Regulasi ini diharapkan tidak hanya membentengi kearifan lokal, tetapi juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi kreatif serta sektor UMKM di Bumi Raja-Raja.
Selain kekayaan intelektual, sorotan tajam juga diarahkan pada urgensi perlindungan perempuan. Karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan diakui menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pemenuhan akses keadilan bagi kaum perempuan korban kekerasan yang kerap terbentur kendala geografis, biaya, dan jarak.
Benhur menegaskan, akses terhadap keadilan tidak boleh menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh perempuan, khususnya mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil.
Kehadiran Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pencegahan kekerasan, mengerek kemandirian ekonomi, hingga memperluas ruang partisipasi dan pendidikan bagi perempuan agar setara dalam pembangunan daerah.
Menutup arahannya, Benhur meminta kepada seluruh anggota Pansus yang diamanatkan agar bekerja secara sungguh-sungguh. Kajian yang komprehensif, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, harus dikedepankan dengan melibatkan koordinasi erat bersama pemerintah daerah.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar prinsip meaningful participation (partisipasi bermakna) benar-benar terwujud dalam produk legislasi ini.
“Kami berharap forum berkala dan pelibatan publik ini dapat menjadi dasar evaluasi bersama, serta menjaga agar produk hukum yang dihasilkan tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Maluku,” pungkasnya. (KT)
