KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah hukum tegas menyusul terbongkarnya praktik pemalsuan dokumen kepegawaian.
Sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang seluruhnya merupakan tenaga pendidik atau guru teridentifikasi memegang Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat palsu atau “SK Bodong”.
Kasus memprihatinkan ini dibongkar langsung Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, didampingi Sekretaris Kota Roberd Sapulette dan Inspektur Selly Kalahatu, saat menggelar konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin, 9 November 2026.
Konferensi pers tersebut merupakan buah dari audit investigatif intensif yang dilakukan Inspektorat Kota Ambon sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026.
Berdasarkan hasil audit menyeluruh, terbongkar sebuah jaringan penipuan terstruktur yang memanfaatkan kelengahan para guru.
Modus operandi ini dijalankan oleh oknum non-ASN yang berpura-pura menawarkan diri sebagai “pendamping” dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Dengan dalih membantu, pelaku meminta username, kata sandi (password), hingga kode verifikasi MyASN milik para guru. Di sinilah celah kejahatan terbuka lebar.
Audit Inspektorat juga mengungkap fakta telak yang mencoreng integritas birokrasi. Menurut Wali Kota, pelaku non-ASN tersebut tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oknum internal di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.
“Perannya dialah menghimpun uang, mengumpulkan uang ya dari para guru, memakai akun MyASN para ASN, membuat mengubah penetapan angka kredit, lalu menyerahkan SK bodong,” ungkap Wali Kota Bodewin blak-blakan.
Akibat praktik ini, 45 SK yang tersebar di 20 satuan pendidikan di Kota Ambon dipastikan cacat hukum karena dicetak di luar prosedur resmi dan sama sekali tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Wali Kota mengatakan, secara material, sindikat ini berhasil menghimpun uang dari para guru hingga menyentuh angka Rp74,7 juta.
Sementara itu, lanjut dia, dari sisi keuangan daerah, penyesuaian gaji yang terlanjur diproses berdasarkan SK palsu tersebut menimbulkan kelebihan pembayaran atau kerugian negara sebesar Rp24,6 juta karena baru berlangsung dalam rentang waktu dua hingga tiga bulan.
Alih-alih menyelesaikannya secara internal atau sekadar menjatuhkan sanksi administratif, Pemkot Ambon memilih jalan terbuka. Wali Kota menegaskan dokumen palsu yang mencederai aturan negara ini mutlak merupakan tindak pidana.
“Oleh karena itu, saya telah memerintahkan Kabag Hukum untuk hasil pemeriksaan ini, kemudian bukti SK asli dan SK bodong itu, dibawa dan dilaporkan ke aparat penegak hukum supaya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandas Bodewin dengan nada tegas.
LANGKAH PREVENTIF
Wali Kota menegaskan, langkah antisipasi agar kasus serupa tidak berulang, Pemkot berkomitmen membenahi sistem pengendalian dengan memperketat pengawasan birokrasi.
“Nanti para pegawai, diwajibakan memverifikasi nomor Pertek BKN sebelum perubahan komponen gaji diproses, serta menggencarkan sosialisasi prosedur kenaikan pangkat yang transparan kepada para guru,” paparnya.
Pemkot juga, tambah dia, memastikan pemulihan kerugian keuangan daerah sekaligus menjatuhkan sanksi disiplin berat bagi pegawai internal yang terbukti melanggar aturan.
Di akhir keterangannya, Wali Kota mengimbau seluruh ASN di lingkup Pemkot Ambon agar senantiasa menempuh jalur birokrasi yang resmi, transparan, dan akuntabel demi menjaga marwah serta integritas pelayanan publik di Kota Ambon.
“Kasus ini sekaligus menjadi lonceng peringatan keras bagi seluruh instansi pemerintah untuk membersihkan praktik-praktik calo kepegawaian hingga ke akar-akarnya.” Pungkas orang nomor satu di Pemkot Ambon ini. (KT)
