KABARTIMURNEWS.COM.AMBON -Sepertinya Manu Sairukin patut diperiksa jaksa. Dia diduga gunakan uang negara yang besarnya tak biasa. “Semua diduga disunat oleh kepala BKAD Kabupaten Kepulauan Aru. Ada sekitar 160 miliar rupiah, bos,” ungkap salah satu aktivis, Senin, 14 Oktober 2024.
Ketua PPM Maluku itu menduga ini merupakan ada unsur korupsinya. Yang orang hukum sebut ekstra criminal crime itu. Ini juga yang membuat daerah keropos dari dalam.
“Dinas PU saja sekitar Rp 7 miliar lebih. Kita pertanyakan uang-uang itu dikemanakan, dan berapa rupiah yang belum terbayarkan,” telisik Rimbo Bugis yang juga ketua PPM Maluku itu.
Faktanya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Kepulauan Aru ini terkesan tak mau bertanggung jawab. Padahal penggunaan dana ini untuk bayar gaji-gaji pegawai, Pemda Kepulauan Aru tahun 2023.
“Ini jumlah anggaran DAU tahun 2023, senilai Rp.124.836.389.181,-” ungkap Rimbo.
Ketika dikonfirmasi, Kepala BKAD Kabupaten Kepulauan Aru, Manu Sairukin masih bungkam. Dia langsung menutup saluran whatsapp-nya.
Sementara informasi yang dihimpun, menyebutkan, Pemda Kepulauan Aru sudah memasukan laporan realisasi penggunaan DAU tahun 2023 itu ke Kementrian Keuangan.
Dan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, harus dicek langsung ke BPKAD Aru. Yang mana salah satunya untuk bayar honor Pegawai P3K Kontrak pusat.
Anehnya kepala BKAD Aru, Manu Siarukin dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, menolak berkomentar. Yang miris bukan hanya kontraktor yang belum dibayar.
Tapi Manu berdalih bukan kewenangan pihaknya menjelaskan hal itu. Anehnya, saat dikonfirmasi, malah mengalihkan tugas ini kepada beberapa OPD lainnya. Padahal faktanya laporan realisasi penggunaan DAU, ini jelas diperuntukan ke Kabupaten Kepulauan Aru di tahun 2023.
Yang mana dana DAU Peruntukan tahun 2023 ini diberikan untuk Pemda Aru kurang lebih Rp.180 miliar. Dan konon kabarnya, sudah ditransfer 100 persen, oleh pihak Pempus ke Pemda kepulauan Aru.
Sayangnya oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), malah tidak dibayarkan. Sesuai realisasi program kegiatan yang sudah diselesaikan 100 persen itu.
Yang lebih aneh lagi anggaran ini, malah dipakai membiayai kegiatan lain di luar DAU peruntukan. Faktanya Pemda Aru tidak pernah mengalokasikan dana itu di APBD Kabupaten Kepulauan Aru, untuk menyelesaikan dana di tahun 2024 itu.
Malah dana diduga sengaja tidak dibayar menyelesaikan pembayaran sejumlah kegiatan di tahun 2023. Parahnya lagi, Pemda Aru melalui BPKAD melaporkan realisasi DAU Peruntukan hanya untuk tahun 2023.
Harusnya, Pemda Aru lebih dulu mengusulkan dana peruntukan, DAU tahun 2024. Tapi faktanya tidak ada realisasi di akhir tahun 2023. (KTS)






















