KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Dua dari enam kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati Maluku sudah “naik kelas,” yakni: Dana SMI.
Kejaksaan Tinggi (Kejati), Maluku mencatat sejumlah capaain kinerja di tahun 2023. Diantara capaain itu, terdapat enam kasus dugaan korupsi besar yang berhasil dibongkar korps Adhiyaksa itu.
Ke-enam kasus ini sudah “naik kelas” dari penyelidikan ke penyidikan. “Ada enam perkara korupsi yang saat ini sudah masuk penyidikan,” ungkap Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku,Triono Rahayudi, ketika memberikan keterangan pers, dalam acara Coffe Morning, di Kantor Kejati Maluku, Selasa, kemarin. Keterangan pers ini juga diikuti Kejati Maluku, Agoes Soenanto Prasetyo, lengkap dengan seluruh Asisten dilingkup Kejati Maluku.
Triyono mengatakan, keenam kasus dugaan korupsi yang telah naik penyidikan ini ditangani langsung oleh Tim Penyidik Kejati Maluku.
Dia mengungkapkan, ke-enam kasus itu, yakni: dugaan korupsi pada proyek pekerjaan peningkatan jalan ruas lintas Seram Besi jalur 2 (Hotmix), di Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tahun 2022. “Untuk kasus ini, Tim Penyidik, tengah melakukan serangkaian pemeriksaan untuk kualitas pekerjaan,” sebutnya.
Selanjutnya, papar Triyono, kasus dugaan tindak pidana korupsi barang dan jasa di Sekretaris Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), 2021. Di kasus ini, Triyono mengatakan, penyelidikan yang dilakukan pihaknya, mulai berlangsung Januari 2023 dan Mei, statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan.
“Di kasus ini, satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Triyono, seraya menambahkan, satu tersangka berinisial IL, adalah Bendahara di Setda Kabupaten SBT.
Sedangkan, untuk kasus ketiga, kata Triyono, kasus dugaan korupsi di proyek pembangunan Talud Pengendalian Banjir di Kabupaten Buru. Sebagaimana diketahui, proyek ini dianggarkan dari Anggaran Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang dikelola Dinas PUPR Maluku 2020.
Kasus ini, lanjut dia, sudah naik ke penyidikan. Dikatakan, tim penyidik Kejati Maluku telah memeriksa puluhan saksi, dari ASN di Dinas PUPR Maluku, maupun swasta.
Kasus keempat, kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana prasarana air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Di proyek ini, juga dibiayai dari dana pinjaman SMI Pemprov Maluku. “Untuk kasus ini, sedang dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK Provinsi Maluku,” tambah Triono.
Untuk kasus kelima, lanjut dia, proyek pembangunan ruas jalan penghubung desa Rambatu menuju desa Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), 2018. “Kasus ini sudah masuk penuntutan terdakwa, yakni Thomas Wattimena. Dan untuk beberapa yang lain belum bisa kita tindak lanjuti karena persoalan teknis,” ujar Triono.
Dan, keenam, dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. “Kita sudah limpahkan ke Pengadilan untuk persidangan. Karena cuti Hari Natal dan tahun Baru 2024, dan nantinya di awal Januari baru jalannya persidangan,” pungkas Triono.
CAPAIAN
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Agoes S. Prasetyo dalam paparannya menyampaikan di tahun 2024 di Maluku akan dibentuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan melihat daerah yang layak yang dinilai dari aspek kantor, pelayanan, penanganan perkara, dan terobosan.
“Tahun depan saya akan ke daerah mana yang layak dijadikan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) karena di Maluku belum ada. Memang untuk berikan penghargaan WBK, menyangkut berbagai aspek mulai dari kantor, pelayanannya, tentunya penanganan perkaranya dan terobosannya itu banyak sekali dan ini kita usahakan nanti,” papar Agoes.
Kajati juga memaparkan capaian hasil kinerja Kejaksaan se-Maluku 2023 di bidang pembinaan mendapatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebanyak Rp. 7.743.298.370, Bidang Intelijen ada DPO, empat, Pakem 11, Penyediaan Media dan Kehumasan enam, Penkum 27, Jaksa Masuk Sekolah (JMS) 49, jaksa menyapa 18.
Bagian Tindak Pidana Umum, Pra Penuntutan sebanyak 1.283 kasus, Penuntutan sebanyak 1.102 kasus, Eksekusi terpidana 985, dan Restoratif Justice sebanyak 34 kasus.
Sedangkan, Bagian Tindak Pidana Khusus untuk total penyelidikan sebanyak 51 kasus, penyidikan 41 kasus, perkara yang diterima dari Inspeksi yang lain atau Pratut sebanyak 44 kasus, penuntutan 49 kasus, eksekusi terpidana (kasus pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ada 19 kasus, dengan penyelamatan uang negara sebesar Rp. 2.118.677.549
“Bagian Perdata dan TUN penandatanganan MOU berjumlah 307, memberikan pertimbangan hukum sebanyak 209, pelayanan hukum sebanyak 266, dan penyelamatan uang negara yang diselamatkan oleh bidang Datun sebesar Rp 16.085.178.841. Dan untuk sosialisasi terkait pengenalan adanya bidang baru di Kejati RI yaitu Bidang Pidana Militer sebanyak 12 kasus. Kita juga ada penindakan sebanyak dua kasus dan penuntutan tiga kasus,” tambah Agoes.
Sedangkan, untuk bidang pengawasan melakukan inspeksi umum di wilayah Kejati berdasarkan jumlah Satker sebanyak 15 kasus, inspeksi pemantauan dalam rangka apakah dalam inspeksi umum temuan-temuan yang didapatkan dalam pengawasan sudah di penuhi atau belum sebanyak 15 kasus. Untuk klarifikasi sembilan, inspeksi kasus empat, review keuangan dua. “Jadi setiap tahun kita melakukan review keuangan, dan hukuman disiplin atau revisi hukum sebanyak empat kasus,” terangnya. (KT)






















