Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Daerah

Kejaksaan Tolak Terima Tahap Dua, Lima “Koruptor”  KPU Aru

badge-check


Kejaksaan Tolak Terima Tahap Dua, Lima “Koruptor”  KPU Aru Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Proses tahap dua sudah dilakukan,  tapi hasil koordinasinya, Penuntut Umum belum siap dengan berbagai pertimbangan.

Lima anggota komisioner KPUD Kabupaten Kep. Aru, yang telah berstatus tersangka korupsi alias “koruptor”  kembali bisa menghirup udara “bebas,” menyusul eksekusi mereka ke tahap dua, ditolak  Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri (kejari), setempat.

Ke-lima komisioner KPU ini tersandung kasus korupsi dana hibah, Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Aru, tahun 2020.  Salah satu tersangka yakni: Sekretaris KPU setempat, telah ditahan dan proses tahap duanya sementara bergulir.

Keinginan penyidik Polres Kep. Aru, agar proses hukum kelima tersangka segera berjalan harus terhenti. Pasalnya, pelimpahan  tahap dua yang dilakukan penyidik Polres Aru,  Rabu, 13 Desember 2023, ditolak Kejari Kep. Aru.

Pelimpahan atau eksekusi tahap dua ke Kejari Aru oleh penyidik polisi lengkap, beruapa berkas, barang bukti dan lima tersangka, yang dipimpin alngsung Kasat Reskrim, Iptu Andi Amrin, didampingi  Kasubsi Penmas dan Humas, Ipda Andri Setiawan.

Ke-lima tersangka korupsi yang diboyong serta  dalam eksekusi tahap dua itu, yakni: Mustafa Darakay, ketua KPU, Yoseph Sudarso Labok, Mohamad Adjir Kadir, Kenan Rahalus dan Tina Jovita Putnarubun.

Andri Setiawan menjelaskan, penolakan tahap dua, disertai surat, Kejari Kepulauan Aru Nomor: B-1620/Q.1.15/Ft.1/12/2023, Perihal: surat balasan pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Mustafa Darakay dkk, kepada Kapolres Kepulauan Aru di Dobo.

“Surat tersebut menjelaskan bahwa Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru belum bisa melakukan penerimaan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dimaksud,” ungkapnya.

Setiawan menyebutkan,  ada empat point alasan atau pertimbangan Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru menolak proses tahap dua kasus ini.

Poin pertama, menjelaskan, Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru sudah melakukan koordinasi bersama Pengadilan Negeri Ambon, ternyata penerimaan administrasi perkara pelimpahan perkara akan ditutup 15 Desember 2023.

Selanjutnya, di poin kedua, kata dia, Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru belum bisa menerima tersangka dan barang bukti (Tahap II), Rabu, 13 Desember 2023.

Dan, poin ketiga, saran Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru agar penerimaan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas nama tersangka Mustafa Darakay, Dkk (Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dilakukan setelah Pengadilan Negeri Ambon dapat menerima Pelimpahan Perkara sekitar Januari 2024.

Untuk poin terakhir, disebutkan, terhadap penerimaan tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas nama tersangka Mustafa Darakay Dkk, Penuntut Umum Kejari Kepulauan Aru meminta Penyidik Polres Kepulauan Aru agar dapat dihadirkan kembali para tersangka dimaksud beserta dengan barang buktinya.

Dengan empat poin alasan penolakan Kejari terhadap proses tahap dua, kasus ini,  Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Dwi Bachtiar Rivai  melalui Andri Setiawan berharap  seluruh elemen masyarakat  dapat melihat kondisi yang terjadi.

Menurutnya, Polres Kepulauan Aru telah bekerja profesional agar kasus tersebut dapat segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. “Jadi proses tahap dua sudah dilakukan,  namun hasil koordinasi, Penuntut Umum belum siap dengan berbagai pertimbangan.

“Prinsipnya kami Polres Kepulauan Aru tidak pernah sengaja menghambat proses tahap II,” tutup dia. (KT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pabrik Sagu Pertama Maluku Dibidik Mulai 2027

19 November 2026 - 23:06 WIT

KPK Soroti Pokir & Hibah di Balik Zona Hijau Maluku

18 November 2026 - 16:40 WIT

Indonesia, 17 Negara Kutuk Serangan Israel ke RS Nasser Gaza

15 November 2026 - 17:10 WIT

Gibran Mundur, Siapa Wapres Pendamping Prabowo?

13 November 2026 - 03:38 WIT

Golkar Maluku Dukung Somasi Said Didu

11 November 2026 - 00:28 WIT

Trending di Politik