Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Sorot

Demo di Kejati Maluku, Minta KPK Usut Harta Pj Negeri Leinitu

badge-check


Demo di Kejati Maluku, Minta KPK Usut Harta Pj Negeri Leinitu Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Sejumlah pendemo mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku meminta Pj Negeri Leinitu Decky Tanasale diusut. Dalam aksinya, pendemo mengatasnamakan Forum Pemuda Peduli Pembangunan (FP3) Negeri Leinitu, Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Di depan kantor Kejati pendemo mendesak Decky Tanasale selaku Pj Kepala Negeri Leinitu yang menjabat antara tahun 2010-2021 itu diusut. Sebab pengelolaan ADD/DD Negeri Leinitu TA 2021-2023, terkesan minim realisasi fisik di lapangan.

Masih dalam demonya, mereka juga meminta Ombudsman RI Maluku lakukan pemeriksaan administrasi terhadap Pemerintah Negeri Leinitu. Bahkan Komisi KPK diminta ikut memonitor kasus Decky Tanasale itu.

“Kita minta KPK RI usut senua aset dan harta kekayaan Decky Tanasale selaku Penjabat Negeri Leinitu. Kita menduga sebagian asset orang ini didapat dari ADD/DD Negeri Leinitu,” cetus Frejon Nahuway yang bertindak selaku orator tunggal, di depan Kantor Kejati Kamis (26/10).

Dalam tuntutannya Frejon juga meminta Pj Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa agar memberhentikan secara tidak hormat Decky Tanasale sebagai Penjabat KPN Leinitu. Dia menilai Decky Tanasale tidak layak jadi pemimpin di Leinitu.

Dia juga mengingatkan Pj Malteng agar peduli terhadap nasib masyarakat Leinitu. Faktanya akibat perbuatan Decky Tanasale masyarakat Leinitu terkotak-kotak dalam pro-kontra.

“Sampe jua katong seng mau jadi korban politik berikutnya. Kita tekankan Negeri Leinitu seng punya banyak orang, seng banyak untuk dapat satu kursi. Tapi jangan berpikir bahwa katong sedikit itu tidak punya nilai, karena satu suara pun itu bisa menentukan,” tandas Frejon kepada Kabar Timur usai demo.

Masih terkait demo yang dipimpinnya, dia meminta pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku sebagai lembaga pengawasan administratif memeriksa Decky Tanasale. Pasalnya, 10 tahun periode kepemimpinan, laporan realisasi penggunaan DD-ADD nyaris tak pernah disampaikan secara transparan ke masyarakat.

“Sehingga dapat diduga, Decky melakukan mal-administrasi selama pemerintahan di Negeri Leinitu. Dan kami bisa membuktikan hal itu,” ucapnya.

Dia menyebutkan laporan realisasi DD dan DD Pj Leinitu begitu mengecewakan. “Karena kekayaannya meningkat tanpa kewajaran. Tanpa pertanggungjawaban, bahkan realisasinya seperti apa, masyarakat tidak pernah tahu,” paparnya. (CR1/KTA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pabrik Sagu Pertama Maluku Dibidik Mulai 2027

19 November 2026 - 23:06 WIT

KPK Soroti Pokir & Hibah di Balik Zona Hijau Maluku

18 November 2026 - 16:40 WIT

Indonesia, 17 Negara Kutuk Serangan Israel ke RS Nasser Gaza

15 November 2026 - 17:10 WIT

Gibran Mundur, Siapa Wapres Pendamping Prabowo?

13 November 2026 - 03:38 WIT

Golkar Maluku Dukung Somasi Said Didu

11 November 2026 - 00:28 WIT

Trending di Politik