KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Azis Fidmatan mantan napi korupsi SMA Tayando Kota Tual tak henti-hentinya menuntut keadilan. Pada Rabu 27 September 2023 nanti dia mengaku akan lakukan aksi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.
“Aksi membuang sampah di pelataran kantor Kejati Maluku itu sebagai ekspresi kekecewaan penanganan pengaduan kami selama tujuh tahun, yang tak diproses-proses institusi Kejaksaan RI,” ujar Azis kepada Kabar Timur Senin (25/09).
Dalam tuntutannya, Azis meminta kejaksaan memeriksa oknum jaksa Heppies M.H.Notanubun SH dkk, terkait pelanggaran kode etik jaksa. Antara lain, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara.
Yakni dengan membuat laporan palsu terjadinya tindak pidana pada 02 Desember 2013, terkait SMA Tayando Kota Tual tahun 2008. Dan menyita, kemudian menggunakan barang bukti tersebut yang memuat keterangan tidak benar alias palsu.
Bukan saja Heppies, mantan Camat Kur Pp Tayando Tam itu juga meminta Jaksa Agung RI cq Kepala Kejati Maluku menyerahkan hasil pelanggaran kode etik perilaku jaksa dalam kasus pemerasan yang diduga dilakukan Chrisman Sahetapy SH dkk.
Karena itu, himbau Azis, pihaknya meminta kepada Jaksa Agung RI cq Kepala Kejati untuk menyerahkan hasil pelanggaran kode etik perilaku jaksa dimaksud kepada pengadu, dalam hal ini dirinya, Azis Fidmatan.
“Kami keluarga besar Azis Fidmatan bersumpah demi Allah untuk keadilan dan hak asasi manusia akan mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Maluku setiap waktu dimana bisa kami lakukan. Mengingat sudah tujuh tahun tanpa penyelesaian yang tidak sesuai UU No, 25 tentang pelayanan publik tahun 2009,” cetus Azis.
UU tersebut, ujar Azis terkait pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan RI. Bahkan lanjut Azis, pihaknya akan senantiasa berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun Kejaksaan RI terkait laporan polisi tertanggal 22 Juli 2022 atas dugaan tindak pidana pasal 263 yang dilakukan oknum jaksa Heppies Notanubun, mantan jaksa Kejari Tual.
Tidak sampai di situ, pihaknya sebut Azis tetap meminta atensi Kepolisian dan Kejaksaan RI terkait penanganan hukum terhadap Walikota Tual Adam Rahayaan. (KTA)























