KABARTIMURNEWS.COM,PIRU, – Tingginya disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan non-subsidi memicu spekulan. Disinyalir, APMS yang berada di Kabupaten SBB, sengaja menjual BBM bersubsidi, terutama jenis solar kepada pihak industri.
Direktur LSM Amalatu Berkarya, Syuaib Pattimura, Minggu (27/2) mengungkapkan, dari data dan bukti yang dia miliki, APMS nakal menjual solar bersubsidi ke pihak industri sudah dari tahun 2019 lalu hingga sekarang.
“Penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten SBB, melalui Agen Penyuplai Minyak dan Solar (APMS), yang dicurigai nakal berada di Kecamatan Kairatu Barat,”terangnya.
Sejauh ini, lanjut Pattimura, APMS tersebut sudah dicurigai berbuat nakal. BBM dijual dalam jumlah berbeda ke masing-masing unit industri. “Aksi nakal ini harus segera dicegah,”ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, penyalahgunaan BBM bersubsidi itu sengaja dibiarkan begitu saja. Kecurigaan muncul karena hampir dua hari sekali stok minyak pada AMPS selalu habis.
Olehnya itu, dirinya meminta kepada BPH migas, untuk memberikan sanksi terhadap pemilik AMPS yang berada di Kabupaten SBB, katena telah melanggar UU migas.
“Saya juga melihat ada APMS yang tidak buka sesuai jam operasi. Misalnya harus buka dari jam 7 pagi hingga 5 sore, beberapa APMS hanya buka selama 2-3 jam saja,”ungkap Pattimura.
Biasanya jika ada pembeli yang datang ke APMS, pemilik langsung mengarahkan ke beberapa pengepul yang sudah ditunjuk, yang tidak lain keluarga dari pemilik APMS
Sesuai aturan, jelas Pattimura, APMS tidak boleh melakukan penjualan BBM kepada pengepul. Apalagi untuk mengambil keuntungan dua kali lipat dari masyarakat.
“Yang pasti, APMS itu tidak boleh jual eceran lagi. Apalagi sampai ada main mata dengan pihak pengepul. Ternyata sudah ada permainan oknum nakal sebelum melambungnya harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi, diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten SBB,”ujarnya.
APMS sebagai garda terdepan dalam pendistribusian BBM, mestinya, harus bisa maksimal menjalankan tugas. “Kenapa operasionalnya menyalahi ketentuan? Harusnya dikenakan sanksi administratif, pengurangan kuota ataupun pencabutan izin usaha,”tandasnya. (KTE)























