KABARTIMURNEWS.COM-Pekan ini kita menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sejak reformasi: seorang Wakil Presiden hasil pemilihan langsung menyatakan niat mundur, bukan karena sakit atau tidak mampu menjalankan tugas, melainkan karena dasar pencalonannya runtuh di dua mahkamah sekaligus.
Pada Selasa (10/11), Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar dua setengah jam dan menyampaikan niat itu secara lisan. Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Sehari kemudian, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma.
Namun hingga tulisan ini disusun, belum ada pernyataan resmi Istana maupun MPR yang menyatakan jabatan Wakil Presiden telah kosong. Di ruang antara “niat” dan “sah” itulah publik berdebat: mundur atau bertahan, dimakzulkan atau dimaafkan.
Esai ini tidak hendak menambah riuh, tapi mencoba membaca peristiwa ini dengan tiga kacamata sekaligus, yakni teori kekuasaan, teori ilmu politik, dan teori hukum, untuk menjawab satu pertanyaan pokok: ketika legitimasi hukum sebuah jabatan telah gugur, apa yang tersisa dari kekuasaan, dan ke mana konstitusi mengarahkan kita?
SIMPIL-SIMPUL YANG MENGIKAT
Tekanan terhadap Gibran tidak datang dari satu arah. Ia adalah simpul dari beberapa tali yang ditarik bersamaan.
Tali pertama adalah putusan pengadilan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan SMA. MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi atas gugatan terhadap Kemendikdasmen, menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah dan batal, serta memerintahkan penarikannya. Surat keterangan itulah yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024.
Tali kedua adalah rontoknya penyangga politik. Pada 9 November, tiga kader utama PSI yang duduk di kabinet, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, menyatakan mundur dari partai. Giring menyebut ada hal yang “tidak lagi sejalan” dengan perjuangannya. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, adik kandung Gibran, menerima pengunduran diri itu.
Tali ketiga adalah parlemen. Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan pimpinan DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat. Jumlah pengusul dilaporkan berbeda-beda, dari puluhan hingga sekitar 120 anggota lintas fraksi, dan usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna Kamis (12/11).
Tali keempat adalah ingatan publik. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan pencalonan Gibran kembali diungkit. Putusan itu lahir ketika MK dipimpin Anwar Usman, paman Gibran, yang kemudian oleh Majelis Kehormatan MK dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK pada November 2023. Riwayat pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo pun ikut dipersoalkan, demikian pula perkara dugaan ijazah palsu sang ayah, Presiden ketujuh Joko Widodo, yang masih bergulir di pengadilan.
Tali kelima datang dari arah yang tak terduga. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Media sosial segera mengaitkannya dengan apa yang disebut “Geng Solo”. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi spekulasi itu dengan dingin: “Mau geng Solo, geng Oslo, ya hukum ya hukum”. Kaitan itu belum terbukti secara hukum, tetapi secara politik ia memperkuat persepsi bahwa jejaring kekuasaan lama sedang terurai.
Di tengah semua itu, tanggapan Istana sendiri tidak satu suara. Gibran menyebut Presiden menyarankannya tetap “fight di PTUN”. Kepala Bakom Syahganda Nainggolan membantah: “tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum”. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan MK final dan mengikat, putusan MA telah berkekuatan hukum tetap, dan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali.
KEKUASAAN TANPA LEGITIMASI
Max Weber mengingatkan bahwa kekuasaan (Macht) berbeda dari otoritas (Herrschaft). Kekuasaan adalah peluang memaksakan kehendak meski ditentang. Otoritas adalah kekuasaan yang diterima karena dianggap sah oleh yang diperintah. Weber membagi sumber keabsahan itu menjadi tiga: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Negara modern bertumpu pada yang ketiga, yakni kepatuhan pada jabatan karena jabatan itu diisi menurut aturan yang berlaku.
Dalam kerangka Weber, kasus ini memperlihatkan erosi otoritas legal-rasional. Ketika MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak sah dan batal, yang goyah bukan sekadar selembar dokumen. Yang goyah adalah rantai prosedur yang menjadikan seseorang layak menduduki jabatan. Jabatan itu tetap ada, protokol tetap berjalan, tetapi keyakinan akan keabsahannya, yang oleh Weber disebut Legitimitätsglaube, terkikis. Kekuasaan masih di tangan, otoritas mulai lepas.
Seymour Martin Lipset menambahkan bahwa stabilitas sistem politik bergantung pada dua hal: efektivitas dan legitimasi. Pemerintahan bisa efektif tetapi kehilangan legitimasi, dan itulah keadaan paling rawan, sebab dukungan publik berubah dari kepatuhan menjadi kecurigaan.
David Easton membedakan dukungan spesifik, yang lahir dari kinerja, dari dukungan difus, yang lahir dari keyakinan bahwa sistem dan pejabatnya sah. Kasus ini menggerus dukungan difus, dan dukungan semacam itu tidak mudah dipulihkan dengan program kerja.
Steven Lukes menawarkan lensa yang lebih tajam. Kekuasaan, katanya, bekerja dalam tiga dimensi: dimensi keputusan yang kasatmata, dimensi agenda yang menentukan apa yang boleh diperdebatkan, dan dimensi ideologis yang membentuk apa yang dianggap wajar.
Putusan MK 90/2023 adalah contoh kekuasaan dimensi kedua: ia mengubah agenda, membuka pintu yang sebelumnya tertutup, tanpa melalui perdebatan legislatif. Kini, setelah tiga tahun, dimensi ketiga ikut bergeser. Apa yang dulu diterima sebagai “kehendak rakyat” mulai dibaca ulang sebagai produk rekayasa.
Michel Foucault memandang kekuasaan tidak hanya dimiliki, tetapi beredar dalam jejaring relasi, pengetahuan, dan wacana. Media sosial, pemberitaan arus utama, ruang sidang, dan podcast para ahli hari ini adalah arena tempat “kebenaran” tentang ijazah diproduksi dan dipertarungkan. Dalam arena seperti itu, jabatan formal tidak lagi menjamin kendali atas narasi.
DINASTI, PATRONASE DAN KARTEL
Ilmu politik membaca kasus ini sebagai buah dari politik kekerabatan yang menumpang pada prosedur demokrasi. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt menunjukkan bahwa demokrasi hari ini jarang runtuh oleh kudeta bersenjata. Ia lebih sering dilemahkan dari dalam, melalui cara-cara legal: menguasai wasit, mengubah aturan main, dan menyingkirkan lawan.
Ketika lembaga yang semestinya menjadi wasit konstitusi dipimpin oleh kerabat calon, dan putusannya mengubah syarat usia tepat menjelang pendaftaran, pola yang mereka gambarkan menjadi sangat akrab.
Levitsky dan Ziblatt juga menekankan dua norma tak tertulis yang menopang demokrasi: toleransi timbal balik dan kesabaran institusional (institutional forbearance), yakni kesediaan untuk tidak memakai kewenangan secara maksimal meski secara hukum dibolehkan. Kasus ini memperlihatkan kebalikan dari kesabaran itu. Setiap celah hukum dimanfaatkan hingga batasnya, dan kini tagihannya datang.
Richard Katz dan Peter Mair memperkenalkan konsep partai kartel, yaitu partai-partai yang semakin menyatu dengan negara dan saling melindungi akses terhadap sumber daya publik. Dan Slater, membaca Indonesia pascareformasi, menyebut gejala ini sebagai “jebakan akuntabilitas”: koalisi gemuk yang meniadakan oposisi sehingga mekanisme koreksi tumpul.
Dalam konfigurasi seperti itu, pemakzulan nyaris mustahil selama kartel solid. Karena itu, mundurnya kader PSI dari partai dan bergesernya sikap fraksi-fraksi di DPR adalah sinyal politik yang lebih menentukan daripada argumen hukum mana pun. Ketika patron kehilangan pelindung, aturan yang selama ini tertidur tiba-tiba terjaga.
Edward Aspinall dan Ward Berenschot menggambarkan demokrasi Indonesia sebagai arena klientelisme, tempat loyalitas dibangun melalui jejaring personal, bukan program. Label “Geng Solo” yang beredar di media sosial, terlepas dari benar tidaknya, adalah ekspresi publik atas intuisi yang sama: bahwa kekuasaan selama satu dekade terakhir berputar pada lingkaran personal yang berpusat pada satu kota dan satu keluarga.
Juan Linz telah lama memperingatkan bahaya presidensialisme: masa jabatan yang kaku membuat krisis legitimasi sulit diselesaikan tanpa guncangan, karena tidak ada mekanisme mosi tidak percaya seperti di sistem parlementer.
Indonesia hanya memiliki dua pintu: pemakzulan yang panjang dan berliku, atau pengunduran diri yang sukarela. Pintu kedua jelas lebih murah ongkos politiknya.
BATAS HUKUM: FINAL, MENGIKAT DAN TAK BIS DIULANG
Dari sudut teori hukum, persoalan pertama adalah kepastian. Hans Kelsen memandang tertib hukum sebagai jenjang norma (Stufenbau), tempat setiap norma memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi.
Jabatan Wakil Presiden sah karena pengangkatannya bersandar pada syarat yang ditetapkan undang-undang, dan undang-undang itu bersandar pada UUD 1945. Ketika salah satu mata rantai, yakni dokumen pemenuhan syarat pendidikan, dinyatakan batal oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, mata rantai di atasnya ikut kehilangan pijakan.
Namun Kelsen juga mengajarkan bahwa sebuah norma tetap berlaku sampai dicabut oleh organ yang berwenang. Di sinilah titik temu para ahli hukum tata negara. Bivitri Susanti menegaskan bahwa putusan MA tidak otomatis membatalkan pengangkatan Wakil Presiden. Pemberhentian tetap harus melalui jalur Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yakni pendapat DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR.
Zainal Arifin Mochtar membaca putusan MK sebagai isyarat bahwa pelanggaran itu ada, tetapi penyelesaiannya diserahkan pada “mekanisme tersendiri” menurut UUD, termasuk kemungkinan kategori perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat.
Persoalan kedua adalah finalitas. Asas res judicata pro veritate habetur mengajarkan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus diterima sebagai benar. Yusril Ihza Mahendra berangkat dari asas ini ketika menyatakan bahwa jalur PTUN tidak lagi berguna: putusan MK final dan mengikat, putusan MA final, objek sengketa berupa surat keterangan itu sudah tidak ada, dan Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali karena bukan pihak dalam perkara kasasi.
Denny Indrayana lebih keras, menilai upaya PTUN sebagai sikap “membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah”. Pandangan para ahli lain, termasuk Prof. Juanda, memperkaya perdebatan ini dari berbagai sudut.
H.L.A. Hart membantu memahami mengapa finalitas penting. Sistem hukum modern bertumpu pada rule of adjudication, aturan sekunder yang menentukan siapa berwenang memutus sengketa secara otoritatif. Jika putusan dua mahkamah tertinggi bisa terus dilawan melalui forum lain, aturan pengakuan itu sendiri yang dilemahkan. Mencari forum baru untuk membatalkan putusan final bukan upaya hukum, melainkan penundaan.
Persoalan ketiga adalah mekanisme. Pengunduran diri tidak memerlukan persetujuan Presiden. Menurut Yusril, pengunduran diri harus disampaikan secara tertulis kepada MPR, yang kemudian bersidang menyatakan kekosongan jabatan.
Sampai saat itu, secara hukum Gibran masih Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 lalu mewajibkan MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Mahfud MD meringkas pilihan itu dengan lugas: mundur “akan lebih cepat dan lebih soft“, dan selama surat belum masuk, proses pemakzulan tetap harus berjalan.
Persoalan keempat lebih filosofis. Lon Fuller menyebut hukum memiliki moralitas internal: aturan harus jelas, diumumkan, tidak berlaku surut, dan ditegakkan secara konsisten. Proses pencalonan yang bersandar pada dokumen yang kemudian dinyatakan batal, melalui putusan yang lahir di bawah konflik kepentingan, mencederai moralitas itu.
Gustav Radbruch mengingatkan bahwa ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan sampai pada tingkat yang tak tertahankan, kepastian hukum harus mengalah. Kasus ini belum sampai di titik itu, tetapi ia menunjukkan bahwa kepastian yang dibangun di atas cacat prosedur hanyalah kepastian semu.
Mahfud MD dalam karya klasiknya Politik Hukum di Indonesia menunjukkan bahwa karakter produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik: konfigurasi demokratis melahirkan hukum responsif, konfigurasi otoriter melahirkan hukum ortodoks.
Putusan MK Nomor 90/2023 adalah hukum yang lahir dari konfigurasi kekuasaan yang terpusat. Putusan MK dan MA tahun ini, sebaliknya, lahir ketika konfigurasi itu mulai cair. Hukum, dalam pengertian ini, tidak pernah steril dari politik.
Satjipto Rahardjo menyebutnya hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum: hukum harus dibaca dalam konteks keadilan sosial yang hidup.
ETIKA JABATAN SEBAGAI JALAN KELUAR
Ketiga kacamata itu bertemu pada satu kesimpulan: ketika jalur hukum telah tertutup, yang tersisa adalah etika. Pengunduran diri bukan kekalahan, melainkan bentuk tertinggi dari kepatuhan pada konstitusi. Ia mengakui bahwa jabatan publik adalah amanah yang bersyarat, bukan milik pribadi yang dipertahankan dengan segala cara.
Memilih jalur PTUN setelah dua mahkamah memutus final, sebagaimana diingatkan Yusril, tidak akan mengubah apa pun secara hukum. Secara politik, ia justru memperpanjang ketidakpastian, menahan energi pemerintahan, dan menyeret Presiden ke dalam pusaran yang bukan miliknya. Sebaliknya, pengunduran diri yang disampaikan secara tertulis kepada MPR akan menutup krisis dalam hitungan minggu, bukan bulan, dan memulihkan kewibawaan lembaga-lembaga yang selama ini dipertaruhkan.
Ada tiga hal yang semestinya dijaga dalam proses ini. Pertama, kepastian prosedur: niat lisan harus segera diwujudkan dalam surat resmi kepada MPR agar tidak ada kekosongan tafsir. Kedua, kesabaran institusional dari semua pihak: DPR tidak perlu memaksakan pemakzulan jika pengunduran diri telah sah, dan Istana tidak perlu menunda pengisian jabatan. Ketiga, pemisahan perkara: kasus penyadapan dan perkara ijazah Presiden ketujuh harus diselesaikan menurut hukumnya masing-masing, tanpa dijadikan amunisi untuk balas dendam politik.
Soekarno pernah berpesan agar bangsa ini tidak sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah yang sedang ditulis pekan ini akan dibaca generasi mendatang sebagai ujian: apakah konstitusi kita cukup kuat untuk mengoreksi kekeliruan tanpa guncangan, dan apakah para pemegang kekuasaan cukup berjiwa besar untuk tunduk padanya.
Kasus ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan melipat aturan pada akhirnya akan ditagih oleh aturan itu sendiri. Weber benar. Kekuasaan tanpa keyakinan akan keabsahannya hanyalah paksaan yang menunggu waktu.
Levitsky dan Ziblatt benar. Demokrasi dirusak bukan oleh satu langkah besar, melainkan oleh banyak langkah kecil yang dibiarkan. Dan Kelsen benar. Hukum tetap berlaku sampai organ yang berwenang mencabutnya, sehingga jalan keluar harus ditempuh lewat konstitusi, bukan di luarnya.
Bangsa ini tidak sedang membutuhkan pemenang dan pecundang. Ia membutuhkan teladan bahwa jabatan setinggi apa pun tunduk pada hukum, dan bahwa mundur dengan terhormat lebih mulia daripada bertahan tanpa legitimasi.
*) OK. Saidin, Guru Besar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
