KABARTIMURNEWS.COM.MASOHI-Komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dalam memperjuangkan infrastruktur publik kembali membuahkan hasil nyata.
Tak butuh waktu lama setelah dilobi oleh Bupati, tim teknis Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Kementerian Pekerjaan Umum langsung diterjunkan untuk mengepung dua proyek strategis di bumi Pamahanunusa.
Dua titik prioritas yang ditinjau adalah kawasan abrasi pantai di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, serta talud di sekitar Pelabuhan Banda Neira.
Gebrakan kilat ini diawali dengan survei lapangan di Negeri Haya, Senin, 13 July 2026.
Peninjauan tersebut dikawal langsung Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah Hasan Firdausi bersama Ketua Komisi III DPRD Maluku Tengah Syahbudin Hayoto.
Langkah taktis ini merupakan tindak lanjut konkret atas permintaan langsung Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, kepada Menteri PU RI, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja di Banda Neira baru-baru ini.
Saat itu, Bupati yang didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, menyodorkan sejumlah usulan infrastruktur darurat.
Selain penanganan abrasi Haya, Bupati juga mendesak perbaikan talud Pelabuhan Banda Neira demi menjamin keselamatan transportasi laut dan kenyamanan sektor pariwisata.
Berdasarkan hasil survei awal di Negeri Haya, tercatat sekitar 850 meter garis pantai kritis yang mendesak untuk dipasangi talud pengaman.
Penanganan ini diprioritaskan BWS Maluku dan ditargetkan dapat diproses secepatnya pada tahun 2026 ini.
Sebagai langkah taktis sebelum uji tanah (soil test), tim teknis merekomendasikan penggunaan konstruksi cincin beton (concrete ring) sebagai pelindung awal.
Menunjukkan komitmen tinggi, tim BWS Maluku tidak menunda waktu. Usai merampungkan survei di Negeri Haya, tim langsung kembali ke Ambon dan pada malam harinya langsung bertolak menuju Banda Neira menggunakan KM Labobar untuk mengejar survei lanjutan talud pelabuhan.
Cepatnya respons lapangan ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara Pemkab Maluku Tengah, Kementerian PU, dan BWS Maluku dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di daerah. (KTS)
