KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menetapkan sebanyak 270 anak sebagai siswa Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027 setelah melalui proses penjangkauan dan verifikasi ketat guna memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin berjalan tepat sasaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah Ruslan Yusuf Wailissa di Masohi, Selasa, mengatakan proses penetapan siswa dilakukan berdasarkan mekanisme penjangkauan (outreach), bukan melalui sistem pendaftaran atau rekrutmen sebagaimana sekolah pada umumnya.
“Kami tidak mengenal perekrutan, tetapi penjangkauan. Data calon siswa sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial melalui aplikasi Setara. Kami fokus pada anak-anak yang berada pada desil 1 dan desil 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” katanya.
Ia menjelaskan calon siswa berasal dari data By Name By Address (BNBA) yang diterbitkan Kementerian Sosial. Dari sebanyak 376 calon siswa yang masuk dalam data tersebut, dilakukan verifikasi langsung di lapangan oleh tim gabungan.
Tim tersebut terdiri atas Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial (Peksos), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Ruslan, verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh calon siswa benar-benar memenuhi kriteria penerima manfaat sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Hasil verifikasi kemudian dibahas dalam rapat pleno bersama Dinas Pendidikan dan instansi terkait. Dari proses tersebut ditetapkan masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, sehingga total sebanyak 270 siswa,” ujarnya.
Ia mengatakan penetapan peserta didik Sekolah Rakyat tersebut telah disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tengah.
Ruslan menambahkan pemerintah daerah juga telah menyiapkan daftar calon cadangan apabila terdapat siswa yang mengundurkan diri atau tidak dapat mengikuti program.
“Jika dalam perjalanannya terdapat calon siswa yang mengundurkan diri atau berhalangan, kami telah memiliki data cadangan dari hasil verifikasi sebelumnya berdasarkan grade penilaian untuk mengisi kuota yang kosong,” katanya.
Terkait operasional Sekolah Rakyat yang berlokasi di Holo, Kabupaten Maluku Tengah, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ia juga menjelaskan apabila terjadi perubahan data peserta didik, mekanisme penyesuaian dapat dilakukan melalui penerbitan SK perubahan yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial sesuai arahan Kementerian Sosial.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sehingga mereka memperoleh layanan pendidikan yang layak sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. (AN/KT)
