KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Kepolisian Daerah (Polda) Maluku berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan setelah menjalani audit selama 16 hari oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) republik Indonesia (RI) terhadap pengelolaan anggaran 2025.
“Audit ini merupakan bagian penting dari sistem manajemen dan pengawasan keuangan. Seluruh temuan yang disampaikan akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi kami dalam memperbaiki tata kelola keuangan ke depan,” kata Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, di Ambon, Jumat.
Komitmen tersebut ditegaskan Kapolda Maluku, saat memimpin Taklimat Akhir Audit BPK RI di Ruang Posko Presisi Lantai IV Mapolda Maluku. Kegiatan itu menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan yang dilakukan tim auditor BPK RI di lingkungan Polda Maluku dan seluruh jajaran Polres.
Kapolda menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit yang dinilai profesional, objektif, dan komprehensif. Ia menegaskan, seluruh temuan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan manajemen keuangan di internal kepolisian.
Ia juga menekankan kepada seluruh jajaran agar lebih disiplin dan profesional dalam pengelolaan anggaran serta aset negara, serta tidak mengulangi kesalahan yang menjadi temuan pemeriksaan.
“Pengelolaan keuangan dan aset harus semakin tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya menegaskan.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kapolda Maluku bersama Wakil Penanggung Jawab Tim BPK RI menandatangani Berita Acara Hasil Laporan Pemeriksaan sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti rekomendasi audit.
Taklimat akhir tersebut menjadi momentum bagi Polda Maluku untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, sekaligus membangun kepercayaan publik melalui tata kelola keuangan yang lebih baik dan bertanggung jawab.
Ke depan, Polda Maluku memastikan setiap rekomendasi hasil audit BPK RI ditindaklanjuti secara terukur dan berkelanjutan, melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas pengelola anggaran, serta evaluasi berkala di seluruh satuan kerja, guna mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin akuntabel dan profesional sesuai komitmen yang ditegaskan. (AN/KT)
