Plt Sekwil PPP Maluku Sebut Penolakan Kubu Rovik Hanya “Ekspresi Emosional”

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Dinamika internal DPW PPP Maluku kian memanas pasca penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus wilayah.

Menanggapi gelombang penolakan dari kubu Rovik cs, Plt Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PPP Maluku, Muhamad Husein Tuharea, angkat bicara dan menyebut turbulensi tersebut sebagai hal normatif dalam organisasi.

”Bagi saya ini hal biasa. Tidak ada keputusan yang bisa menyenangkan semua orang, apalagi dalam dinamika partai politik. Pasti ada pro dan kontra,” ujar Tuharea saat dikonfirmasi via telepon selulernya,  Jumat, 13 Februari 2026.

ALTAR “Serbu” Kantor Bupati KKT dan Polisikan Dugaan Korupsi ke Kejari

kabartimur

10/02/2026

Tuharea menampik tudingan bahwa penunjukan Plt merupakan hasil manuver pihak luar. Ia menegaskan langkah ini adalah murni evaluasi DPP akibat adanya pembangkangan terhadap instruksi pusat.

”Itu ungkapan emosional saja, mungkin karena selama ini merasa tidak bisa disentuh. Jadi ini murni keputusan DPP. Jangan menduga-duga atau menuduh pihak luar. Ini akibat tidak dijalankannya instruksi DPP hingga batas waktu 6 Januari lalu,” tegasnya.

Terkait keabsahan struktur, Tuharea menekankan penunjukan Plt telah sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO). Ia merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-15 AH 11 02 tentang susunan kepengurusan DPP masa bakti 2025-2030.

Pomdam  Pattimura Boyong 10 Medali Dari Kejurnas di Ternate

kabartimur

9/02/2026

”Legal standing-nya jelas, ditandatangani Ketum dan Wasekjend. Sebagai kader, mestinya paham prinsip sami’na wa atha’na (kami mendengar dan kami taat). Jangan merasa partai ini milik pribadi sehingga tidak terima saat ada pergantian,” tambah Tuharea.

Saat ini, fokus utama DPW PPP Maluku adalah menyiapkan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan pembenahan internal menghadapi verifikasi partai. Ia mengajak seluruh kader di tingkat PAC hingga DPC untuk bersatu menyukseskan agenda besar tersebut.

Dia memastikan kerja-kerja organisasi tidak akan terhambat oleh aksi penolakan kelompok Rovik cs. Meski situasi internal tengah mengalami “turbulensi”, Tuharea menegaskan perintah DPP untuk menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah harga mati.

”Kita tetap jalankan perintah partai. Partai ini milik bersama, bukan milik pribadi. Jadi, tidak perlu merasa dizalimi ketika ada evaluasi dari pusat,” ungkapnya dengan nada lugas.

Ia pun meminta para anggota DPRD asal PPP dan pengurus di tingkat basis untuk tidak terjebak dalam pusaran konflik personal. “Masih banyak yang harus dibenahi, terutama verifikasi partai. Mari bersatu untuk agenda yang lebih besar,” tutupnya. (KT)