KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Provinsi Maluku terus memaksimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SITPAKD) sebagai instrumen pendataan, pelaporan dan monitoring akses keuangan di daerah guna mendukung program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) secara terintegrasi.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa, mengatakan optimalisasi SITPAKD menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terdokumentasi secara akurat, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan.
“SITPAKD memungkinkan seluruh rencana dan realisasi program kerja TPAKD dilaporkan secara real time, terintegrasi, dan tepat waktu, sehingga memudahkan proses evaluasi serta pengambilan kebijakan,” kata Sadali.
Ia menjelaskan, SITPAKD merupakan platform digital yang dikembangkan untuk mendukung fungsi monitoring, evaluasi, serta pelaporan program TPAKD, sekaligus menjadi sarana koordinasi antara TPAKD daerah dengan TPAKD pusat melalui OJK.
Melalui sistem tersebut, seluruh data terkait inklusi dan literasi keuangan, pembiayaan UMKM, hingga program keuangan inklusif lainnya dapat terdokumentasi secara sistematis.
“Dengan SITPAKD, laporan rencana dan realisasi program kerja tidak lagi disampaikan secara manual, tetapi melalui satu sistem terpadu yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sadali menambahkan, penggunaan SITPAKD juga mempercepat proses pemberian rekomendasi dan persetujuan program oleh TPAKD pusat, karena data yang disampaikan telah terstandarisasi dan mudah ditelusuri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan program akses keuangan di Maluku.
Selain aspek teknis, Sekda juga menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan SITPAKD. Ia mengajak seluruh kabupaten/kota di Maluku untuk menghilangkan ego sektoral dan membangun sinergi dalam penguatan akses keuangan masyarakat.
“Dalam konteks Provinsi Maluku, kita harus saling menopang. Melalui SITPAKD, kita bisa belajar dari praktik baik kabupaten/kota lain untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan perencanaan program,” katanya. (AN/KT)
