KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Komisi III DPRD Maluku menegaskan keseriusannya mengawal anggaran daerah dan perketat pengawasan terhadap perencanaan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini bertujuan memastikan setiap program yang diusulkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
Penegasan ini disampaikan saat mengelar rapat bersama sejumlah OPD, Selasa, 18 November 2025 di ruang paripurna.
Wakil Ketua Komisi III Richard Rahakbauw, meminta seluruh dokumen perencanaan dan rencana anggaran masing-masing OPD diserahkan paling lambat sehari setelah rapat.
“Kami butuh semua dokumen sebelum pembahasan di Badan Anggaran dimulai. Ini penting agar Komisi III dapat menyusun catatan kritis dan pandangan resmi yang akan disampaikan ke Banggar. Kami ingin pastikan setiap anggaran yang dialokasikan efektif dan efisien,” tegas Rahakbauw.
Rahakbauw menekankan fokus utama Komisi III adalah memastikan seluruh program OPD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator strategis yang menjadi perhatian adalah penurunan kemiskinan ekstrem hingga 40 persen.
“Kami ingin melihat program apa saja yang benar-benar menyentuh masyarakat dan memberikan solusi konkret bagi permasalahan kemiskinan. Target penurunan kemiskinan tidak boleh sekadar angka di atas kertas,” jelasnya.
Selain itu, Rahakbauw menyoroti usulan anggaran untuk kebutuhan mendesak yang bersifat kecil namun penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Komisi III juga menyoroti rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun yang tengah diproses pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat. Pinjaman ini, menurut Rahakbauw, harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Maluku.
“Dengan konektivitas yang baik, aktivitas ekonomi akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Pinjaman daerah harus dimanfaatkan optimal untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas seluruh wilayah Maluku,” tegasnya.
Rahakbauw meminta adanya masterplan pembangunan yang terukur, termasuk rencana teknis dari wilayah seperti Piru dan kawasan lain yang membutuhkan intervensi strategis.
Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian utama Komisi III. Rahakbauw meminta dokumen lengkap terkait target dan strategi pencapaian PAD dari OPD penghasil maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Secara khusus, PT Bank Maluku-Malut diminta melaporkan kontribusinya terhadap PAD, yang tahun sebelumnya tercatat sekitar Rp45 miliar.
“Kami ingin melihat potensi peningkatan PAD melalui berbagai upaya dan kerja sama bisnis, termasuk dengan Bank DKI. Kinerja BUMD harus memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah,” ujarnya.
Rahakbauw menegaskan bahwa seluruh masukan, dokumen, dan penjelasan OPD akan menjadi bahan penting dalam proses sinkronisasi anggaran dan pengawasan lebih lanjut.
“Saya berharap dengan pengawasan ketat dan perencanaan matang, anggaran daerah dapat digunakan efektif dan efisien, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” tandasnya. ( KT)
