KABARTIMURNEWS.COM, DOHA — Penjahat perang Netanyahu sedang berupaya mengalihkan pertempuran ke kawasan, berusaha menggambar ulang Timur Tengah dan mendominasinya, demi mengejar fantasi mitos tentang “Israel Raya.”
Pekan lalu, dunia dikejutkan oleh serangan udara Israel ke ibu kota Qatar, Doha yang menargetkan pimpinan Hamas. Bagi Hamas, serangan gagal itu lebih dari sebuah operasi militer yang menargetkan mereka, namun juga bagian dari upaya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendorong perang dan menempatkan kawasan ke ambang kehancuran untuk menggambar ulang peta Timur Tengah demi mengejar fantasi mitos terkait “Israel Raya.”
“Penjahat perang Netanyahu sedang berupaya mengalihkan pertempuran ke kawasan, berusaha menggambar ulang Timur Tengah dan mendominasinya, demi mengejar fantasi mitos tentang ‘Israel Raya’ yang kini menempatkan seluruh kawasan ke ambang kehancuran karena ekstremisme dan kebodohannya,” kata Biro Politik Hamas, Izzat al-Rashq, lapor Kantor Berita Iran, Minggu, 14 September 2025.
Al-Rashq menambahkan bahwa serangan rezim Israel terhadap para negosiator Hamas di Qatar merupakan bentuk nyata dari niat keinginan mereka untuk menghancurkan proses negosiasi dan melemahkan peran Qatar, yang selama ini telah mengambil langkah serius guna menghentikan bencana kemanusiaan di Jalur Gaza.
Pejabat senior Hamas itu menegaskan, bahwa Qatar membayar harga mahal atas komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan hukum internasional.
Ia juga menyinggung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab-Islam di Doha sebagai sebuah kesempatan bersejarah untuk mencegah pendudukan dan mengisolasi rezim Israel.
Al-Rashq turut menekankan bahwa KTT tersebut harus menghasilkan tekad tegas Arab untuk menghentikan agresi brutal di Jalur Gaza, mencabut blokade secara segera, serta melindungi kedaulatan negara-negara Arab dan keamanan nasional kolektif mereka.
Qatar menjadi tuan rumah pertemuan persiapan para menteri luar negeri Arab dan Islam pada Ahad, yang akan dilanjutkan dengan KTT darurat Arab-Islam pada Senin di Doha, guna membahas serangan Israel terhadap wilayah Qatar yang terjadi pada 9 September 2025.
Serangan tersebut terjadi ketika tim negosiator Hamas yang dipimpin oleh pemimpin senior Khalil al-Hayya sedang membahas proposal gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh Amerika Serikat.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Qatar mengutuk serangan pengecut Israel yang menargetkan kantor tempat tinggal beberapa anggota biro politik Hamas di Doha.
“Serangan kriminal ini merupakan pelanggaran terhadap semua hukum internasional dan ancaman serius terhadap keselamatan serta keamanan warga Qatar dan para penduduknya,” tambah pernyataan tersebut.
Para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim yang akan berkumpul dalam pertemuan puncak di Doha pada Senin ini akan mendukung seluruh langkah yang diambil Qatar dalam menanggapi serangan Israel terhadap delegasi Hamas di Doha.
Dukungan tersebut berdasarkan draf deklarasi dari pertemuan persiapan yang diperoleh RIA Novosti. Deklarasi tersebut dijadwalkan akan disahkan dalam pertemuan puncak yang akan berlangsung di Doha pada Senin.
“Kami mendukung semua langkah dan tindakan yang akan diambil Qatar dalam menanggapi agresi Israel,” bunyi dokumen tersebut.
Serangan terhadap Doha dan tindakan agresif terhadap negara-negara di kawasan mengancam proses normalisasi hubungan dengan Israel, kata dokumen tersebut.
“Agresi semacam itu terhadap tempat netral untuk mediasi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, tetapi juga merusak proses mediasi dan pemeliharaan perdamaian internasional,” lanjut dokumen itu.
Komunitas internasional harus menghentikan serangan Israel di kawasan tersebut, tambahnya.
“Perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah tidak akan tercapai dengan mengabaikan isu Palestina dan hak-hak rakyat Palestina, atau melalui kekerasan dan serangan terhadap mediator,” ucap dokumen tersebut.
VISI ISRAEL RAYA
Jika sebelumnya dianggap tabu, visi ‘Israel Raya’ kini sudah diutarakan secara terang-terangan oleh rezim Zionis. Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan media i24, Benjamin Netanyahu kembali mengungkit soal visi ‘Israel Raya’ sambil menunjukkan peta “Tanah yang Dijanjikan”. Netanyahu mengaku sangat terkait dengan visi tersebut.
“Saya berada dalam misi lintas generasi. Jadi, jika Anda bertanya apakah saya merasa ini adalah misi bersejarah dan spiritual, jawabannya adalah ya,” kata Netanyahu.
‘Israel Raya’ adalah sebuah visi di mana warga Yahudi di Israel memiliki wilayah yang melebihi batas-batas yang tertera dalam peta dunia saat ini. ‘Israel Raya’ meliputi batas dari sungai Nil di Mesir hingga Sungai Eufrat di Irak.
Jika visi ini terwujud, kawasan yang akan dicaplok oleh Israel meliputi, Mesir, Palestina, Yordania, Lebanon, sebagian Suriah, Iraq, Kuwait bahkan juga sebagian wilayah Arab Saudi.
Pada akhir Agustus lalu, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dalam pertemuan darurat Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyatakan bahwa Kairo tidak akan membiarkan “ilusi” tentang ‘Israel Raya”‘ mewujud menjadi kenyataan.
“Menteri Abdelatty menegaskan penolakan mutlak Mesir terhadap pernyataan Israel baru-baru ini mengenai ilusi ‘Israel Raya’, yang tidak mencerminkan apa pun selain arogansi kekuasaan,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir melalui pernyataan, Senin (25/8/2025).
Menlu menegaskan bahwa Mesir tidak akan menerima ataupun membiarkan gagasan semacam itu terwujud.
Menurutnya, gagasan semacam itu hanya akan menyulut konflik sekaligus memperluas skalanya dan mematikan prospek koeksistensi damai warga Timur Tengah.
Pemerintah Indonesia pun pernah mengecam visi Benjamin Netanyahu tentang ‘Israel Raya’. “Indonesia menolak dan mengecam keras visi Perdana Menteri Israel tentang ‘Israel Raya’ melalui aneksasi penuh atas wilayah Palestina dan negara-negara lain di kawasan,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI lewat akun X resminya, Kamis (14/8/2025) malam.
Kemlu RI menambahkan, visi tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional serta semakin mengecilkan prospek perdamaian di Palestina dan Timur Tengah. Kemlu RI menekankan tentang pentingnya solusi dua negara.
“Bagi Indonesia, perdamaian yang adil dan berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan solusi dua negara, sesuai parameter internasional yang telah disepakati,” kata Kemlu RI.
Kemlu RI menyerukan komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menolak segala bentuk aneksasi dan pendudukan permanen oleh Israel; baik di Palestina maupun di wilayah lain di kawasan.
Selain itu Kemlu RI mendorong komunitas internasional mengambil langkah konkret guna menghentikan kebijakan Israel yang merusak prospek perdamaian. (ROL)
