KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Konflik hanya membawa kerugian bagi masyarakat, baik dari segi keamanan, pendidikan, maupun ekonomi.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyerukan kepada seluruh masyarakat di Maluku, khususnya Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, untuk mengedepankan persaudaraan dan menghentikan segala bentuk pertikaian antarwarga yang memicu konflik sosial.
“Perdamaian adalah fondasi utama bagi kehidupan kita di Maluku. Saya mengajak semua pihak khususnya masyarakat Kailolo dan Kabauw untuk menahan diri, saling menghormati, dan mengutamakan dialog demi menjaga keutuhan persaudaraan,” kata Gubernur Hendrik di Ambon, Rabu.
Hal itu dikatakan Hendrik menanggapi bentrokan yang terjadi antara masyarakat Desa Kailolo dan Desa Kabauw, Pulau Haruku, yang dipicu kasus penganiayaan oleh orang tak dikenal “OTK” terhadap seorang warga Desa Kabauw di wilayah Wainana, Desa Kailolo
Dalam peristiwa bentrokan tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara lima orang korban lainnya mengalami luka-luka. Menurut Hendrik, peristiwa ini bukan hanya melukai orang yang terlibat langsung, tapi juga seluruh masyarakat Maluku yang kental dengan budaya persaudaraan dan kekeluargaan.
Ia menegaskan bahwa konflik hanya membawa kerugian bagi masyarakat, baik dari segi keamanan, pendidikan, maupun ekonomi.
Oleh karena itu, Gubernur meminta para tokoh adat, agama, dan pemuda di Pulau Haruku untuk mengambil peran aktif dalam merajut kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat insiden pertikaian tersebut.
“Tokoh-tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penyejuk di tengah masyarakat. Jangan biarkan konflik kecil merusak tatanan hidup yang sudah kita bangun bersama selama ini,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Hendrik, akan berkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Ia juga menegaskan bahwa langkah-langkah mediasi dan rekonsiliasi akan terus didorong agar warga bisa kembali hidup rukun.
“Maluku dikenal sebagai daerah dengan semboyan Pela Gandong yang menekankan persaudaraan abadi. Nilai ini harus terus kita junjung agar tidak tergantikan oleh kebencian,” tutur Hendrik.
Gubernur Hendrik menambahkan pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan bagi upaya pemulihan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi.
“Saya berharap semua pihak kembali merajut perdamaian karena hanya dengan kebersamaan, Maluku bisa maju dan sejahtera,” kata Hendrik menegaskan.
RATUSAN APARAT
Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku mengerahkan sebanyak 200 personel gabungan untuk mengamankan situasi pasca-bentrokan antarwarga di wilayah perbatasan Negeri Kabauw dan Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku.
“Untuk menjaga stabilitas dan mengantisipasi potensi konflik lanjutan, 200 personel gabungan dari Brimob, Dit Samapta, dan Polresta Ambon, serta 13 personel TNI dari Koramil 07 Pulau Haruku dikerahkan ke lokasi,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, di Ambon, Selasa.
Pengamanan ini dipimpin langsung oleh Karoops Polda Maluku, didampingi Dansat Brimob Polda Maluku dan Kapolresta Pulau Ambon dan P.P. Lease.
Rositah menyampaikan bahwa bentrokan dipicu oleh dugaan penganiayaan terhadap seorang warga Kabauw oleh Orang Tak Dikenal (OTK) saat yang bersangkutan sedang bepergian bersama anaknya di wilayah Kailolo, tepatnya di depan Pelabuhan Feri Wainana.
Insiden tersebut memicu konsentrasi massa di perbatasan kedua negeri sejak pukul 11.45 WIT dan berujung pada bentrokan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan lima orang lainnya luka-luka.
Menyikapi kondisi tersebut, aparat gabungan TNI-Polri segera turun tangan untuk mengendalikan situasi dan mencegah meluasnya konflik. Hingga pukul 17.00 WIT, situasi di wilayah tersebut telah dilaporkan berangsur kondusif, dan warga dari kedua pihak telah kembali ke rumah masing-masing.
“Personel telah kami tempatkan secara proporsional di titik-titik rawan, termasuk di perbatasan Kabauw dan Kailolo,” ujar Kombes Pol Rositah.
Polda Maluku bersama TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama terus mengimbau masyarakat untuk menahan diri, tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, serta mempercayakan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum.
“Penanganan kasus akan dilakukan secara menyeluruh dan transparan, dengan menjunjung tinggi asas keadilan dan prinsip praduga tak bersalah,” katanya menambahkan.
Polda Maluku juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjunjung nilai-nilai persaudaraan dan menjaga perdamaian, yang telah menjadi identitas bersama di Bumi Raja-raja. (AN/KT)
